Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama Kementerian ESDM Agung Pribadi dalam laman Kementerian ESDM yang dikutip di Jakarta, Sabtu, mengatakan penghargaan ini merupakan bukti dedikasi tinggi Menteri Jonan yang turut berpatisipasi dalam pembangunan nasional melalui sektor energi dan mineral.
Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Ego Syahrial, mewakili Menteri ESDM, menerima penghargaan pada acara yang diselenggarakan di Balai Kartini Jakarta, Jumat (24/8).
Selama hampir dua tahun sebagai Menteri ESDM, menurut Agung, Jonan telah melakukan sederet perubahan penting di sektor energi dan mineral untuk mewujudkan kedaulatan dan kemandirian energi.
Pertama, mengembalikan pengelolaan Blok Mahakam, Kaltim, kepada BUMN, PT Pertamina (Persero), setelah 50 tahun lebih dikelola Total EP.
"Pertamina dan daerah harus menguasai minimal 61 persen saham yang akan berdampak pada meningkatnya penerimaan negara," tegas Menteri ESDM pada sebuah kesempatan.
Perubahan penting kedua, lanjut Agung, adalah Pertamina akan mengelola 100 persen Blok Rokan, Riau, yang mempunyai tingkat produksi minyak setara 26 persen nasional mulai 2021.
"Hal ini akan meningkatkan kontribusi Pertamina menjadi kurang lebih 60 persen dari produksi nasional," katanya.
Ketiga, Menteri Jonan menjalankan program BBM Satu Harga, yang difokuskan pada daerah 3T (tertinggal, terdepan dan terluar).
Hingga saat ini, menurut Agung, sudah ada 71 lembaga penyalur di seluruh pelosok Indonesia yang beroperasi melayani BBM Satu Harga.
Pemerintah, tambahnya, menargetkan 160 lembaga penyalur BBM Satu Harga hingga 2019.
Perubahan penting keempat adalah rasio elektrifikasi telah mencapai 97,13 persen sampai semester pertama 2018.
Salah satu inovasi Menteri Jonan meningkatkan rasio elektrifikasi adalah mendistribusikan lampu tenaga surya hemat energi (LTSHE) ke daerah-daerah yang belum terjangkau jaringan listrik PT PLN (Persero).
Agung menambahkan perubahan penting kelima yang dilakukan Menteri Jonan adalah tuntasnya perundingan tambang Freeport setelah PT Freeport Indonesia sepakat dengan keputusan pemerintah untuk menyelesaikan beberapa hal strategis.
Yakni, pembangunan smelter paling lambat lima tahun, perubahan kontrak karya menjadi izin usaha pertambangan khusus, divestasi 51 persen saham, penerimaan negara menjadi lebih besar, dan perpanjangan izin operasi 2x10 tahun jika syarat-syarat dipenuhi.
Sementara perubahan penting keenam, lanjutnya, adalah tercapainya realisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sektor ESDM pada 2017.
"Untuk realisasi PNBP sampai dengan semester I 2018 sudah mencapai Rp86,5 triliun atau 72 persen dari target 2018," katanya.
Ketujuh, Menteri Jonan memangkas perizinan yang dinilai menghambat investasi.
"Tercatat, sudah ada 186 regulasi/perizinan yang disederhanakan, terdiri dari 56 bidang migas, 96 bidang minerba, 20 bidang ketenagalistrikan, dan 14 bidang EBTKE," ujar Agung.
Di tempat terpisah, Menteri Jonan memberikan apresiasi kepada Warta Ekonomi selaku pihak penyelenggara.
"Penghargaan ini sungguh menginspirasi dan menumbuhkan semangat kompetitif dalam menciptakan informasi yang positif dan citra yang baik kepada publik. Terima kasih," ungkap Menteri Jonan.
Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Jaka Sugiyanta
Copyright © ANTARA 2018
