BPS minta kementerian dan lembaga lengkapi data-data investasi

Keterbatasan data investasi ini tidak mampu menjawab soal jenis bangunan apa apakah infrastruktur lapangan usaha mana yang perlu didorong untuk investasi fisik Masih banyak pertanyaan yang tidak bisa kita jawab

Jakarta, (ANTARA News) - Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) berupaya mengkoordinasikan kementerian/lembaga pemerintah untuk turut mengumpulkan data investasi guna menyusun disagregasi Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB).

Kepala BPS Suhariyanto dalam sosialisasi disagregasi PMTB di Jakarta, Kamis, mengatakan bahwa ketersediaan disagregasi PMTB atau data investasi fisik masih sangat terbatas, padahal data investasi yang lebih rinci dan terurai dapat menjadi sumber analisis serta acuan untuk pengambil kebijakan pemerintah.

"Kami ingin data investasi yang komprehensif dan terintegrasi. Kami ingin mempunyai data yang lebih jelas baik dari institusi pemerintah, BUMN, maupun swasta," kata Suhariyanto.

Saat ini data investasi fisik nasional dalam Produk Domestik Bruto hanya mampu merinci menurut enam jenis barang modal, yakni bangunan, mesin dan perlengkapan, kendaraan, peralatan lainnya, cultivated biological resources (CBR) dan kekayaan intelektual.

Menurut Suhariyanto, data yang tersedia saat ini belum mampu merenspons isu, memberikan rekomendasi dan alat dasar pembuat kebijakan.

"Keterbatasan data investasi ini tidak mampu menjawab soal jenis bangunan apa apakah infrastruktur lapangan usaha mana yang perlu didorong untuk investasi fisik Masih banyak pertanyaan yang tidak bisa kita jawab," kata dia.

Karena itu, koordinasi dalam penyusunan disagregasi PMTB ini akan menyediakan data investasi fisik yang komprehensif dan terintegrasi serta mencakup informasi soal lapangan usaha, institusi, dan jenis barang modal.

Dalam penyusunan disagregasi PMTB ini, BPS pun sudah melakukan pengumpulan data primer sejak April 2018 dengan menyebar kuesioner yang berbeda-beda menurut institusi dan sektornya. Survei dilakukan kepada perusahaan finansial, perusahaan nonfinansial, pemerintah daerah, rumah tangga dan lembaga nirlaba.

Selain data primer, BPS juga mengajak agar kementerian/lembaga untuk menyajikan data administratif yang ada di insitusi masing-masing.

"Teman-teman kementerian/lembaga untuk bisa menyukseskan pengumpulan data administratif tadi. Nanti digabungkan dengan hasil data primer, sehingga bentuk data investasi akan lebih utuh dan rinci," kata Suhariyanto.

BPS menargetkan pada akhir tahun ini ada beberapa indikator disagregrasi yang bisa ditampilkan, meskipun pengumpulan data masih berjalan hingga pertengahan 2019.
Baca juga: Peningkatan impor barang modal diharapkan tingkatkan investasi