Jambi (ANTARA News) - Pidato Kenegaraan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam penyampaian RAPBN 2008 disayangkan sama sekali tidak menyentuh kesejahteraan dan keberlangsungan komunitas masyarakat adat terpencil (KAT). Sepertinya KAT itu terlupakan dan menjadi warga negara kelas dua, kata Direktur Kelompok Peduli Suku Anak Dalam (Kopsad) Jambi, Budhi Vrihaspati Jauhari ketika dimintai tanggapannya di Jambi, Kamis. Meski dalam RAPBN 2008 itu juga dituangkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahunan yang memprioritaskan delapan kebijakan di antaranya pemecahan masalah penggangguran dan kemiskinan. Tetapi dia yakin masalah penanganan pemberdayaan KAT yang ada di 32 provinsi, khususnya di Jambi seperti komunitas Suku Anak Dalam atau dikenal suku "Kubu", tidak terjamah. Jika ada, kemungkinan masuk dalam anggaran Departemen Sosial (Depsos) yang selama ini dinilai tidak serius mengurus KAT. Itu terbukti dari anggaran yang terlalu kecil, bahkan ketika dikucurkan ke daerah sering terjadi kebocoran atau tidak tepat sasaran. APBD Pemprov Jambi dan kabupaten/kota di daerah itu pun selama ini sama sekali tidak pernah terdengar menganggarkan dana untuk Suku Anak Dalam yang masih hidup mengembara di dalam hutan Jambi. Padahal masyarakat adat dengan kearifan tradisional selama ini telah dizhalimi yang dibuktikan hutan adat sebagai tempat tinggal mereka dibabat habis untuk kepentingan ekonomi. Belum lagi kerusakan hutan adat yang dipertahankan mereka tidak berdaya akibat kegagalan pemerintah memberantas perambahan dan pembalakan liar (ilegal logging), ungkap Budhi.(*)
Editor: Heru Purwanto
Copyright © ANTARA 2007
