DPRD minta Presiden tetapkan NTB bencana nasional

Lihat kondisi masyarakat kita. Mau berdampak terhadap pariwisata kek, apalah, terpenting hilangkan ego, tidak ada syarat penetapan status bencana nasional,

Mataram, (ANTARA News) - DPRD Nusa Tenggara Barat melayangkan surat kepada Presiden Joko Widodo yang isinya meminta penetapan status penanganan gempa bumi di daerah itu menjadi bencana nasional.

Surat bernomor 0091/700/DPRD.NTB/2018 disepakati seluruh pimpinan, fraksi, dan semua anggota yang ditandatangani Ketua DPRD NTB Baiq Isvie Rupaeda pada Senin.

"Surat ini sudah kita tandatangani dan langsung dikirim ke Presiden," kata Baiq Isvie Rupaeda di Mataram, Senin.

Ia menegaskan langkah itu bentuk desakan kepada pemerintah pusat supaya menjadikan perhatian yang lebih intensif terhadap NTB terkait dengan penanganan gempa bumi.

"Kami tidak bicara kerusakan, sumber daya alam, tapi suasana kebatinan masyarakat, kasihan, perekonomian macet, pemerintahan macet, dan ini harus cepat mendapat tanggapan gubernur," katanya.

Dia menambahkan pascagempa 7,0 SR, fasilitas pelayanan seperti Pelabuhan Kayangan Lombok Timur dan lainnya terganggu.

Ia juga menyebut bahwa semua aktivitas perekonomian di daerah itu terganggu.

"Kami hanya ingin kejelasan status, karena berkaitan dengan penangangan. Kerugian saja bisa sampai Rp10 trliiun, lebih," ucap Isvie Rupaeda.

Menurut dia, saat ini pemerintah tidak melihat lagi syarat formal untuk menaikkan status bencana melainkan paling utama kondisi masyarakat.

"Jangan lihat syarat formal, lihatlah kondisi masyarakat. Apakah pemerintah akan menunggu masyarakat NTB habis meninggal, hancur lebur baru naikkan status," katanya.

Ketua Komisi III DPRD NTB Johan Rosihan meminta kepada semua pihak, terutama eksekutif untuk mengabaikan alasan apapun terutama alasan pariwisata, sehingga bertahan pada status darurat bencana atas gempa tersebut.

"Lihat kondisi masyarakat kita. Mau berdampak terhadap pariwisata kek, apalah, terpenting hilangkan ego, tidak ada syarat penetapan status bencana nasional," katanya.

Dia mengakui pemerintah daerah saat ini "tidak buang handuk" dengan menginginkan status nasional.

Terkait dengan kondisi masyarakat saat ini akibat gempa, dia menilai pemda tidak kuat mengatasi masalah itu.

"Jangan sok bilang mampu, APBDP saja belum dibahas, biasanya dokumen APBDP tebal kita bahas, saat ini hanya beberapa lembar. Bagaimana bilang masih mampu, untuk beli cendol saja uang APBD tidak ada," kata politikus asal PKS tersebut.

Untuk itu, Johan meminta kepada Gubernur NTB, TGH M. Zainul Majdi, supaya memikirkan nasib rakyatnya pada akhir masa kepemimpinan.

Selain itu, gubernur perlu memberikan hal yang terbaik untuk rakyat.

"Jangan tinggalkan kesan buruklah di akhir kepemimpinan," kata Johan Rosihan.*