BPOM diminta konsisten terapkan kebijakan yang dikeluarkan

Jakarta (ANTARA News) - Komunitas Konsumen Indonesia meminta Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) konsisten dalam setiap kebijakan atau aturan yang dikeluarkan, salah satunya terkait ketentuan iklan produk olahan, seperti susu kental manis.

“Mau direvisi urgensinya apa? Kan harus ada urgensinya. Kalau aturan itu lebih baik bagi konsumen tidak menjadi masalah, tetapi jika sebaliknya kasihan konsumen, bisa bikin bingung,” kata Ketua Komunitas Konsumen Indonesia David Tobing saat dihubungi di Jakarta, Senin.

BPOM telah mewacanakan revisi aturan labelisasi dan iklan produk pangan, yakni Peraturan BPOM Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kategori Pangan, dimana disebutkan susu kental manis merupakan sub-kategori susu kental dari kategori susu.

Kedua, Peraturan BPOM Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Pangan Olahan yang menyebutkan bahwa pada label susu kental manis harus dicantumkan tulisan “Perhatikan! Tidak Cocok Untuk Bayi sampai usia 12 Bulan”.

Menurut David Tobing, yang dibutuhkan sekarang adalah edukasi kepada masyarakat, yakni bagaimana produk itu digunakan, bukan membuat takut.

Dia juga mengatakan bahwa sebelum terbit sebuah aturan sudah mempertimbangkan dan memperhitungkan banyak hal. Akan menjadi pertanyaan publik jika baru berlaku satu atau dua tahun langsung diubah atau direvisi.

Oleh karena itu, lanjut David, sebaiknya tidak perlu ada perubahan aturan atau perubahan satu klausul pun, kecuali memang merugikan masyarakat.

Dia juga menilai ada kesimpangsiuran mengenai produk susu kental manis tanpa dasar kajian yang jelas sangat merugikan masyarakat.

“Ada konsumen yang menyesal pada dirinya sendiri karena telah lama mengonsumsi susu kental manis. Ia mencerna informasinya dari regulator bahwa susu kental manis bukan susu. Padahal, susu kental manis jelas-jelas disebutkan di aturan adalah susu, itu kan sama saja menyesatkan,” tegas David.

Sebagai Komunitas Konsumen Indonesia, pihaknya pun juga telah melakukan penelitian pada produk-produk susu kental manis. Hasilnya, produk-produk tersebut mayoritas sudah mengikuti aturan BPOM. Salah satunya, produk tersebut diberi peringatan untuk tidak dikonsumsi bayi.

“Hasilnya tidak ada yang dilanggar pelaku usaha. Jadi jangan malah membuat konsumen menjadi terombang-ambing. Kalau memang aturannya masih baik, itu saja yang terus diedukasi kepada konsumen,” ujar pria yang berprofesi sebagai pengacara dari kantor hukum Adams & Co Counsellors at Law itu.

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menerbitkan Surat Edaran Nomor HK.06.5.51.511.05.18.2000 tahun 2018 tentang Label dan Iklan pada produk Susu Kental dan Analognya.

Dalam edaran yang ditandatangani Deputi Pengawasan Pangan Olahan BPOM yang ditandatangani 22 Mei 2018 terdapat sejumlah larangan.

Pertama, tidak boleh menampilkan anak-anak berusia di bawah lima tahun dalam bentuk apapun.

Kedua, tidak menggunakan visualisasi bahwa susu kental dan analognya setara dengan produk susu lain sebagai asupan gizi.

Ketiga, tidak menggunakan visualisasi gambar susu dalam gelas serta disajikan dengan cara diseduh sebagai minuman. Terakhir, iklan produk ini tidak boleh pada jam tayang acara anak-anak. BPOM bahkan mewacanakan revisi peraturan iklan produk olahan.

Nasrullah Zubir, anggota Komisi VI DPR, yang membawahi bidang persaingan usaha meminta agar BPOM dan pemerintah lebih bijaksana melihat polemik terkait susu kental manis.

Menurut dia, perubahan aturan harus dilandaskan pada kajian dan data yang dapat ipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Ia juga mengingatkan agar BPOM tidak terjebak menerbitkan sebuah peraturan yang kurang adil.

“Jangan pemerintah menyesuaikan kebutuhan produsen, tapi harus menyesuaikan apa yang terbaik bagi konsumen,” katanya.

Ia juga melihat bahwa penerbitan edaran BPOM yang terkesan dipaksakan hanya karena tingginya tekanan dari beberapa pihak. Apalagi, surat edaran yang sangat sensitif dan krusial itu dikeluarkan atau diteken oleh seorang deputi yang menjelang pensiun.

“Itu tidak boleh, nanti akan kami coba dalami itu,” kata Ketua Fraksi Hanura di DPR tersebut.