Ramallah, Palestina (ANTARA News) - Presiden Palestina Mahmoud Abbas pada Sabtu (18/8) memperingatkan bahwa semua kesepakatan perdamaian yang ditandatangani dengan Israel akan dikaji jika situasi tidak berubah.
Abbas mengeluarkan peringatan tersebut di dalam pidatonya yang ditayangkan stasiun Televisi Palestina pada akhir pertemuan tiga-hari Dewan Sentral Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) di Ramallah, Tepi Barat Sungai Jordan.
"Israel telah melanggar semua kesepatan yang ditandatangani, mulai dari Kesepakatan Perdamaian Oslo dengan PLO pada 1993 sampai Kesepakatan Ekonomi Palestina pada 1994," kata Abbas, sebagaimana dikutip Xinhua --yang dipantau Antara di Jakarta, Minggu pagi.
Presiden Palestina yang berusia 84 tahun itu menuduh Israel terus membangun permukiman dan mengancam akan memangkas tunjangan keluarga orang Palestina yang terbunuh atau dipenjarakan di berbagai penjara Israel.
Ia juga mengecam disetujuinya Hukum Bangsa Negara Israel baru-baru ini sebagai diskriminasi terhadap orang Arab.
Sementara itu, Abbas juga kembali menegaskan penolakan terhadap kesepakatan perdamaian yang diusulkan AS, yang dikenal dengan nama "Kesepakatan Abad Ini", guna menyelesaikan konflik antara Palestina dan Israel.
Pihak Palestina "takkan mengadakan pembicaraan apapun dengan Washington dan takkan menerima baik Amerika Serikat sebagai penaja perdamaian sebelum AS menyesali keputusannya sehubungan dengan Jerusalem, pengungsi dan permukiman", kata Abbas.
Palestina telah memboikot Amerika Serikat sejak 6 Desember 2018, ketika Presiden AS Donald Trump mengumumkan Jerusalem sebagai ibu kota Israel, terutama setelah 4 Mei, hari kedutaan besar AS di Israel dipindahkan ke kota suci yang menjadi sengketa tersebut.
Palestina berusaha mendirikan Negara Merdeka dengan Jerusalem Timur sebagai Ibu Kotanya, sementara Israel berkeras bahwa seluruh Jerusalem adalah ibu kotanya yang abadi.
Editor: Chaidar Abdullah
Pewarta: antara
Editor: Gusti Nur Cahya Aryani
Copyright © ANTARA 2018