Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah mengupayakan untuk mengurangi intervensi non-korporasi dalam tubuh BUMN, sehingga perusahaan-perusahaan pelat merah tersebut mampu bersaing dengan perusahaan swasta. "Arah BUMN ke depan intinya adalah mengurangi sebesar mungkin intervensi non-korporasi di dalam tubuh BUMN," kata Sekretaris Kementerian Negara BUMN, Muhammad Said Didu, di Jakarta, Rabu. Ia mengatakan BUMN akan diperlakukan sama dengan swasta agar mempunyai tingkat permainan yang sama untuk dapat bersaing. Hal itu salah satunya dapat direalisasikan dengan tidak menugasi BUMN dengan tugas-tugas yang tidak perlu. "Penugasan biayanya ditanggung pemerintah beserta margin. Bagaimana kasih tugas kok tidak dibayar," katanya. Pemerintah juga sempat mewacanakan untuk membubarkan Kementerian Negara BUMN sebagai pemegang saham BUMN. "Kita buat superholding dengan komisaris lima orang untuk menghilangkan intervensi korporasi," katanya. Said menilai, saat ini BUMN seperti "minder" melihat perkembangan holding besar, seperti Temasek dari Singapura dan Khazanah Holding dari Malaysia. Padahal bila digabungkan, aset-aset BUMN seluruhnya bernilai hingga 400-500 miliar dolar AS, sementara Temasek hanya 75 miliar dolar AS, dan Khazanah sebesar 20 miliar dolar AS. "Karena itu potensi BUMN kita sebenarnya amat besar," kata Said Didu. (*)

Copyright © ANTARA 2007