DPR: tahun politik jangan hambat kinerja APBN

2019 adalah tahun kelima periode Kabinet Kerja 2014-2019 sehingga pemerintah harus mengakselerasi kinerjanya demi mencapai target-target pembangunan

Jakarta, (ANTARA News) - Ketua Umum DPR Bambang Soesatyo meminta pemerintah tetap memaksimalkan fungsi APBN 2019 untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, meskipun pada 2019 pemerintah akan disibukkan dengan Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden.

"Pemerintah akan disibukkan dengan agenda politik nasional, Pileg dan Pilpres, tetapi kami yakin tidak akan mengurangi sedikitpun komitmen untuk terus bekerja keras," kata Bambang Soesatyo pada rapat paripurna pembukaan masa persidangan I Tahun Sidang 2018-2019 dalam rangka penyampaian pidato Presiden RI mengenai RUU APBN 2019 beserta nota keuangannya di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Kamis.

Bambang mengingatkan 2019 adalah tahun kelima periode Kabinet Kerja 2014-2019 sehingga pemerintah harus mengakselerasi kinerjanya demi mencapai target-target pembangunan.

"Ibarat pelari marathon semakin dekat dengan garis finish, segala energi dan kekuatan akan dikerahkan untuk secepatnya mencapai garis finish," ujar politisi Partai Golkar itu.

Bamsoet, sapaan akrab Bambang, meminta pemerintah memastikan realisasi APBN 2019,--yang saat ini masih berupa RUU APBN 2019--, dapat meningkatkan indeks pembangunan manusia untuk bisa meningkatkan produktivitas ekonomi dengan negara-negara ASEAN, China, India, dan Brazil.

Untuk anggaran bidang pendidikan, kata Bamsoet, Rancangan APBN (RAPBN) 2019 harus memuat anggaran pendidikan yang dapat meningkatkan kualitas dan akses merata dan berkeadilan, meningkatkan kualitas sarana dan prasarana sekolah, meningkatkan kualitas dan ketersediaan tenaga pendidikan, memperkuat pendidikan vokasional.

"Serta upaya untuk melakukan sinergi antar- program di bidang pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan yang berkelanjutan," ujar dia.

Kemudian di bidang kesehatan, lanjut Bamsoet, RAPBN 2019 juga harus mampu meningkatkan efektivitas program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), meningkatkan akses, pemerataan dan kualitas layanan kesehatan, serta penurunan angka kekurangan gizi (stunting).

Sedangkan, di bidang perlindungan sosial, kata Bamsoet, RAPBN 2019 harus mendorong upaya penguatan program-program perlindungan sosial, penajaman kebijakan melalui sinergi antar-program perlindungan sosial, peningkatan efektivitas dan keberlanjutan program Jaminan Kesehatan Nasional dan peningkatan efektivitas program-program perlindungan sosial.

Selain itu, poin penting lainnya, adalah fungsi RAPBN 2019 untuk pengentasan kemiskinan dan percepatan pengurangan angka pengangguran, baik melalui belanja Pemerintah Pusat maupun transfer ke daerah.

"Selain itu, aspek pemerataan program-program tersebut juga harus menjadi perhatian Pemerintah, mengingat angka ketimpangan ekonomi, baik individu maupun daerah, masih relatif tergolong tinggi," ujar dia.
Baca juga: Presiden: Alokasi anggaran infrastruktur 2019 Rp420,5 triliun
Baca juga: Presiden: kemudahan berusaha kunci tingkatkan investasi