Presiden: Alokasi anggaran infrastruktur 2019 Rp420,5 triliun

Sejak tahun 2015 hingga sekarang, Pemerintah telah membangun jalan, rekonstruksi, dan pelebaran jalan nasional sepanjang 12.783 kilometer, 11 bandara baru, dan dari tahun 2016 sampai 2017 sudah dibangun sekitar 369 kilometer spoor rel kereta."

Jakarta (ANTARA News) - Presiden Joko Widodo mengungkapkan bahwa pemerintah berkomitmen untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur dengan mengalokasi Rp420,5 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2019.

"Pembangunan infrastruktur ini memperkuat konektivitas, menyambungkan berbagai potensi ekonomi di seluruh Indonesia, memeratakan pembangunan, menumbuhkan kegiatan ekonomi baru, serta meningkatkan distribusi barang dan jasa, yang hasil akhirnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat, pengurangan kemiskinan dan pengangguran, serta pengurangan ketimpangan," kata Presiden Jokowi saat menyampaikan keterangan pemerintah atas RUU APBN 2019 beserta nota keuangannya, pada Rapat Paripurna DPR RI di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Kamis.

Kepala Negara mengungkapkan bahwa alokasi anggaran infrastruktur di 2014 yang hanya sekitar Rp154,7 triliun telah ditingkatkan menjadi Rp256,1 triliun di awal Kabinet Kerja pada 2015 dan dalam RAPBN 2019 diupayakan naik mencapai Rp420,5 triliun.

"Sejak tahun 2015 hingga sekarang, Pemerintah telah membangun jalan, rekonstruksi, dan pelebaran jalan nasional sepanjang 12.783 kilometer, 11 bandara baru, dan dari tahun 2016 sampai 2017 sudah dibangun sekitar 369 kilometer spoor rel kereta," kata Presiden di depan peserta Rapat Paripurna DPR RI yang dipimpin Ketua DPR Bambang Soesatyo ini.

Jokowi juga mengungkapkan bahwa pemerintah juga telah memberikan penjaminan pada program pembangunan infrastruktur energi prioritas, seperti pembangunan pembangkit tenaga listrik 10.000 MW tahap 1, infrastruktur digital berupa akses internet di daerah non-komersial dan broadband di desa, penjaminan program penyediaan air minum kepada 11 PDAM, serta penjaminan program kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha.

Di sisi lain, dalam rangka menyediakan perumahan bagi masyarakat, pemerintah telah memfasilitasi kepemilikan 781 ribu unit rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah,
melalui dana bergulir, subsidi bunga, bantuan uang muka, dan insentif perpajakan, katanya.

Pada tahun 2019, Kepala Negara juga mengatakan bahwa pemerintah akan terus melanjutkan penyelesaian target pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan untuk pembangunan di daerah.

"Dengan menggunakan dana APBN sebagai katalis, pemerintah berencana membangun 667 kilometer ruas jalan nasional baru, 905 kilometer jalan tol, 48 unit bendungan, dan 162 ribu hektare jaringan irigasi," kata Jokowi.

Presiden juga mengatakan pemerintah akan melakukan berbagai terobosan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di Tanah Air, melalui skema pembiayaan pembangunan infrastruktur di luar APBN dengan melibatkan pihak swasta.

"Namun, dalam situasi global yang bergejolak, pemerintah akan berhati-hati menjaga pembiayaan infrastruktur agar risiko tetap terjaga dan berkelanjutan," kata Presiden.