"Indeks demokrasi disusun secara cermat berdasarkan kejadian sehingga potret yang dihasilkan merupakan refleksi realita yang terjadi," kata Kepala Bidang Statistik Sosial BPS Provinsi Bali Dedi Cahyono di Denpasar, Kamis.
Menurut dia, fluktuasi angka IDI merupakan cerminan dinamika demokrasi di Bali, mengingat indeks itu sebagai sebuah alat ukur perkembangan demokrasi yang memang dirancang untuk sensitif terhadap naik-turunnya kondisi demokrasi di Indonesia.
IDI, kaat dia, merupakan indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi yang tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan tiga aspek demokrasi.
Tiga aspek demokrasi itu, lanjut dia, yakni kebebasan sipil, hak-hak politik dan lembaga demokrasi dengan menggunakan metodologi penghitungan memanfaatkan empat sumber data yakni tinjau surat kabar lokal, dokumen peraturan (perda, pergub dan lainnya), kelompok diskusi dan wawancara mendalam.
Dedi lebih lanjut menjelaskan capaian kinerja demokrasi di Bali tersebut masih berada pada kategori "sedang" dengan rentang nilai 60-80.
Perubahan angka IDI Provinsi Bali 2016-2017 dipengaruhi oleh tiga aspek demokrasi yakni kebebasan sipil yang turun 1,43 poin dari 96,94 menjadi 95,51, kemudian hak-hak politik yang turun 2,80 poin dari 69,60 menjadi 66,80, dan lembaga demokrasi yang naik 5,67 poin dari 71,18 menjadi 76,85.
Pada awal mula dihitung tahun 2009, capaian IDI hanya sebesar 70,35 dan terus mengalami perubahan hingga mencapai momen tertingginya pada tahun 2015 sebesar 79,83.
Kemudian, ucap dia, penurunan terjadi pada tahun 2016 menjadi 78,95 dan kembali mengalami penurunan menjadi 78,80 tahun 2017.
Baca juga: Indeks Demokrasi meningkat namun kebebasan berpendapat menurun
Pewarta: Dewa Wiguna
Editor: Unggul Tri Ratomo
Copyright © ANTARA 2018
