"Sistem kerja alih daya atau kontrak dalam masa digital semakin menjadi momok bagi pekerja," kata Sekretaris Regional UNI Apro Christopher Ng di Davao, Filipina, Rabu.
Pernyataan tersebut disampaikan Christopher Ng dalam sidang bersama Konferensi Federasi Serikat Pekerja Global Asia-Pasifik (Uni Apro) di Davao, Filipina.
Tata kerja kontrak membuat buruh tidak mempunyai masa depan jelas, jaminan sosial dan pensiun serta upah layak.
"Digitalisasi bakal banyak mengurangi pekerjaan meskipun masa digital akan menciptakan profesi baru," kata dia.
Sistem kontrak, tambah dia, membuat buruh menjadi tidak fokus meningkatkan keterampilan dalam menghadapi masa digital.
"Jaminan sosial, baik kesehatan maupun kesejahteraan, serta upah layak sangat dibutuhkan oleh pekerja agar mereka fokus meningkatkan keterampilan," katanya.
Christopher mengatakan bahwa perkembangan ekonomi digital mengalami kemajuan sangat pesat.
Pemerintah, serikat pekerja , bahkan buruh, tidak bisa membendung kemajuan teknologi itu.
"Kita dituntut berubah. Kalau tidak berubah, kita akan kalah bersaing," katanya tegas.
Seluruh bidang usaha, industri manufaktur dan sebagainya dituntut mengikuti kecenderungan digital, yang saat ini berkembang.
Oleh karena itu, serikat pekerja harus menggandeng pemerintah untuk membuat rumusan, strategi dan terobosan kebijakan untuk menghadapi perubahan dalam bidang ketenagakerjaan.
Pewarta: Azis Kurmala
Editor: Fardah Assegaf
Copyright © ANTARA 2018
