Misbakhun lihat Jokowi gigih dorong pemuda tekuni UMKM

Jakarta (ANTARA News) - Politisi Partai Golkar, Mukhammad Misbakhun, melihat Presiden Joko Widodo cukup gigih mendorong para pemuda untuk menekuni usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) agar berkembang.

"Kegigihan Presiden Jokowi mendorong para pemuda meristis usaha kecil menengah, menunjukkan keberpihakannya kepada kaum muda," kata Misbakhun saat menjadi pembicara pada seminar "Memilih Pemimpin Masa Depan Pro Ekonomi Rakyat", di Jakarta, Rabu.

Menurut dia, wujud konkret kepedulian Jokowi mendorong pemuda merintis usaha, adalah membentuk Badan Ekonomi Kreatif.

Anggota Komisi XI DPR ini menambahkan, pemerintahan saat ini terus memaksimalkan potensi para pemuda, dengan memberikan ruang seluas-luasnya bagi pemuda untuk mengembangkan diri di bidang usaha, termasuk ekonomi kreatif. "Bagaimana mereka memperoleh investor, mempromosikan ide dan gagasan agar menarik dari pihak yang berkepentingan," tuturnya.

Dalam catatan Misbakhun, hal yang menarik saat ini adalah kebijakan Pemerintah memberi kelonggaran kepada pelaku usaha kecil menengah, khususnya soal kredit usaha rakyat (KUR). Kemudahan pada akses permodalan ini, kata dia, untuk memperbanyak pertumbuhan pelaku usaha kecil dan menengah.

"Di Indonesia saat ini ada sekitar 59 juta pelaku usaha kecil dan menengah, sedangkan pelaku usaha menengah ke atas tidak lebih dari dua juta," ujarnya.

Mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan itu menambahkan, kendala bagi pelaku UMKM adalah permodalan, sehingga Jokowi membuat kebijakan yang berpihak pada UMKM.

"Akses terhadap KUR dipermudah. Biaya KUR juga lebih murah. Pemerintah menyadari bahwa pelaku UMKM membutuhkan keberpihakan negara. Dengan pertimbangan tersebut, pemerintah kemudian membuat kebijakan berkesinambungan bagi semua kepentingan," katanya.

Keberpihakan pemerintah kepada pelaku UMKM, kata dia, juga dilengkapi dengan program amnesti pajak. Bahkan, Jokowi pada Juni lalu melalui Peraturan Pemerintah Nomor 23/2018, telah memangkas tarif pajak penghasilan (PPh) final bagi pelaku UMKM dari 1 persen menjadi 0,5 persen.

"Ini semua untuk memberikan relaksasi bagi pengusaha kecil dan menjadi kebijakan afirmatif Pemerintah," katanya.