Jakarta (ANTARA News) - Menteri Pekerjaan Umum (PU), Djoko Kirmanto, menyatakan bahwa menyediakan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusuna) bagi penghuni kolong jalan layang sebagai upaya memindahkan mereka. "Ada dua lokasi yang disiapkan, yakni tiga 'twin block' di Parung Panjang dan 6 'twin block' di Marunda. Setiap 'twin block' bisa menampung 96 Kepala Keluarga (KK) atau sekitar 864 KK," kata Menteri PU di Jakarta, Selasa. Menteri PU menjelaskan hal tesebut kepada pengurus baru Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN) sebelum melaksanakan kunjungan ke lokasi bekas terbakarnya di bawah Jalan Layang "interchange" Pluit. Menurut Menteri PU, angka 864 KK tersebut belum mencukupi untuk memindahkan seluruh penghuni kolong jalan layang tol, namun Departemen PU masih memiliki anggaran membangun Rusunawa sepanjang lahan disediakan Pemprov DKI Jakarta. Menteri PU mengatakan, lokasi di bekas kebakaran seharusnya dipagari dan tidak diperkenankan untuk dihuni lagi, namun wewenang untuk itu diserahkan kepada PTB Citra Marga Nushapala Persada (CMNP) dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta. Saat ini, Puslitbang Jalan Departemen PU telah memasang papan peringatan di lokasi tersebut sebagai daerah berbahaya untuk ditinggali. "Semoga papan peringatannya masih ada dan tidak dirobohkan warga," ujarnya. Menurut Ketua Umum LPJKN, Malkan Amin, yang ditemui di lokasi bekas kebakaran (di bawah kolong) jalan layang, seharusnya di lokasi tersebut tidak lagi ada hunian tetapi di lapangan masih ada masyarakat yang bertahan di lokasi tersebut. Malkan di lokasi kejadian berkesempatan melihat retakan pada gelagar penyanggah akibat kebakaran sehingga untuk amannya seharusnya tidak boleh ada lagi hunian di bawah jalan itu. Dia menjelaskan, ambruknya jalan layang tol tidak berlangsung perlahan-lahan dan biasanya mendadak patah sehingga korban di bawah biasanya tidak akan sempat menyelamatkan diri. Menurut dia, struktur menggunakan kabel pra-tegang biasanya hanya sanggup menahan panas 400 sampai 500 derajat Celcius, sedangkan kebakaran kemarin mencapai 900 derajat Celcius sehingga terjadi penurunan kekuatan. Malkan mengemukakan, meskipun rekomendasi jalan tol tersebut masih menunggu hasil penelitian Puslitbang Jalan Departemen PU dan Wiratman & Associates, tetapi melihat kondisi yang terjadi seharusnya harus dibongkar. Menurut Malkan, untuk rehabilitasi jalan tol yang terbakar tersebut menjadi beban PTB CMNP dan Pemprov DKI Jakarta dengan biaya diperkirakan Rp50 miliar untuk pembongkarannya. "Tetapi, masalahnya tidak sampai di situ. Akibat pembongkaran akan membuat lalu-lintas mengalami kemacetan termasuk angkutan barang yang mengakibatkan kerugian ekonomi," ujarnya. Dia memperkirakan, dampak tidak langsung dari peristiwa kebakaran tersebut bisa mencapai kerugian ratusan miliar apalagi perbaikan tersebut dapat memakan waktu bulanan, atau empat bulan seperyi yang pernah dikemukakan pihak PT CMNP. Malkan meminta, agar tim yang memeriksa kelayakan jalan dapat menerbitkan rekomendasi yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga jalan tersebut tetap aman untuk dilalui. Malkan meminta Pemerintah, agar dapat bersikap tegas terhadap masyarakat yang tinggal di kolong jalan layang tol. "Kan sudah ada aturannya jadi tinggal penegakan hukumnya," ujarnya. Malkan menambahkan, memang ada porsinya sendiri mengenai kewenangan pusat dan daerah. Tetapi untuk jalan tol sudah jelas siapa yang harus bertanggung jawab agar tidak ada hunian di kolong tol. (*)
Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2007
