Pengungsi gempa Mataram mulai terserang penyakit

Mataram, (ANTARA News) - Dinas Kesehatan Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, menyebutkan, pengungsi gempa bumi di kota ini mulai terserang penyakit infeksi saluran pernapasan (ispa) dan diare.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Mataram dr H Usman Hadi di Mataram, Selasa, mengatakan, hal itu ditemukan saat timnya melakukan pelayanan kesehatan keliling ke sejumlah titik pengungsi di kota tersebut.

"Tim kami melakukan monitor pelayanan kesehatan ke lokasi pengungsi. Banyak kasus pengungsi mengidap penyakit ispa dan diare," katanya kepada sejumlah wartawan.

Menurutnya, para pengungsi yang terserang ispa ini disebabkan pengungsi berada di tempat terbuka sementara cuaca sangat dingin dan berdebu. Pengungsi yang terserang penyakit ispa juga rentan terkena infeksi paru-paru.

Sementara penyakit diare, lanjutnya, dikarenakan selama berada di pengungsian pola makan masyarakat tidak teratur begitu juga dengan pola tidur sehingga daya tahan tubuh menurun.

"Pelayanan kesehatan di lokasi pengungsian juga kami prioritaskan untuk bayi, anak-anak dan ibu hamil. Untuk ibu hamil, saya sarankan sebaiknya tidak tinggal di ruang terbuka terlalu lama," ujarnya.

Sedangkan, untuk ketersediaan obat-obatan dan vitamin untuk para pengungsi sejauh ini masih mencukupi.

Menurutnya, pelayanan kesehatan keliling di lokasi pengungsian warga akibat gempa bumi telah dilakukan sejak awal.

"Namun kami akui, karena keterbatasan petugas kami tidak bisa menjangkau semua titik lokasi pengungsian warga yang mencapai ratusan titik, dengan jumlah jiwa mencapai lebih dari 66 ribu," katanya.

Oleh karena itu, Dinkes Kota Mataram telah menginstruksikan 11 puskesmas di Kota Mataram baik puskesmas rawat inap dan non-rawat inap harus tetap buka 24 jam.

"Tujuannya, untuk memudahkan dan mendekatkan pelayanan kepada para pengungsi di sekitar puskesmas," katanya.

Menurutnya, pelayanan kesehatan di puskesmas hingga saat ini masih dilaksanakan di luar ruangan, kondisi itu akan berlangsung hingga status tanggap darurat pada 18 Agustus 2018 berakhir.

"Itupun, kalau tidak diperpanjang lagi atau kondisi sudah benar-benar kondusif dan aman," katanya.