Jayapura (ANTARA News) - Dewan Presidium Masyarakat Papua Indonesia (DPMPI), Daniel Wanda, mengingatkan para anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) bahwa MRP adalah lembaga kultural, sehingga jangan cenderung berbicara politik apalagi yang berorientasi pada kemerdekaan Papua. "Kami sangat menyesalkan pernyataan Ketua MRP, Agus Alua, saat mengikuti konferensi di Universitas Sydney, Australia, baru-baru ini bahwa hasil Otonomi khusus (Otsus) di Papua selama lima tahun ini tidak dirasakan rakyat Papua, justru yang terjadi penambahan pasukan serta meminta Pemerintah Australia menyampaikan keinginan rakyat Papua untuk merdeka kepada Presiden Indonesia (Susilo Bambang Yudhoyono, red) saat KTT APEC September mendatang di Sydney," tegas Ketua/Deklarator DPMPI, Daniel Wanda, kepada wartawan di Jayapura, Senin. Dikatakannya seharusnya Agus Alua bertanya kepada dirinya sendiri, mengapa Otsus belum menyentuh rakyat di Papua serta melihat kinerja MRP. "MRP perlu kembali melihat fungsi dan tugasnya sebagai lembaga budaya warga Papua, bukan berbicara masalah politik sekaligus dapat menjabarkan apa yang tertulis di dalam Pasal 23 UU No. 2001 tentang Otsus bagi Papua. Secara umum dijelaskan bahwa MRP harus mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, membina kehidupan adat dan budaya asli Papua serta mendorong pemberdayaan perempuan," lanjut Wanda, yang dibenarkan Ketua Forum Generasi Muda Pejuang Pembebasan Irian Barat (FKGMP2IB), Nikodemus Mauri. Sementara itu, tokoh perempuan pejuang Indonesia, Ny. Heemkercke Bonay, mengemukakan MRP adalah lembaga kultural orang Papua, yang meliputi unsur perempuan, adat dan agama. Namun dalam realitanya tidak mampu berbuat yang terbaik bagi masyarakat, karena justru masalah politik yang lebih banyak dibicarakan dan bukannya memperhatikan dan melindungi aspirasi dan hak-hak dasar orang asli Papua. Ia menilai soal penambahan pasukan di Tanah Papua adalah hal yang tidak benar, sehingga apa yang disampaikan di Australia adalah salah. Heemkerche Bonay juga menegaskan tidak ada kewenangan bagi Pemerintah Negara Australia untuk mengatur rumah tangga Pemerintah Republik Indonesia. Wanita ini juga mempertanyakan rakyat Papua mana yang ingin merdeka, sehingga Agus Alua harus menjelaskan masalah ini secara tuntas. "Aspirasi "Papua Merdeka" janganlah diproyekkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, karena akan menyengsarakan rakyat Papua yang tidak berdosa ke jurang kebinasaan. Yang menjadi persoalan bagi masyarakat adalah bagaimana proses pembangunan lewat Otsus ini bisa berjalan baik dan bukannnya membuang isu merdeka yang nanti akan menjatuhkan korban pada rakyat," ungkap Ny. Bonay, anak mantan Gubernur Pertama Eliezer Yan Bonay. Masalah ini juga dibenarkan oleh Ramses Ohee, tokoh pejuang Indonesia. Untuk itu, Ramses Ohee dan Ny. Bonay berharap sebagai lembaga kultural, maka MRP dapat bertindak kembali sesuai jalur dan fungsinya serta bekerja untuk meningkatkan kesejahteraan orang Papua serta melihat hak-hak dasar adat dan budaya orang Papua, dan bukannya bicara politik, karena hal itu bukan fungsinya. (*)

Copyright © ANTARA 2007