PUPR sebut komponen impor proyek infrastruktur kecil

Terkait dengan fluktuasi rupiah, sampai hari ini tidak ada instruksi kepada Kementerian PUPR untuk menunda proyek infrastruktur. Karena, memang dalam proyek kita, hampir semuanya adalah kandungan lokal, sekitar 99 persen

Jakarta (ANTARA News) - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyatakan tetap melanjutkan pembangunan proyek infrastruktur yang menjadi kewenangannya, karena komponen impor yang ada terbilang kecil.

"Terkait dengan fluktuasi rupiah, sampai hari ini tidak ada instruksi kepada Kementerian PUPR untuk menunda proyek infrastruktur. Karena, memang dalam proyek kita, hampir semuanya adalah kandungan lokal, sekitar 99 persen," kata Inspektur Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Widiarto dalam Forum Merdeka Barat 9, di Jakarta, Jumat.

Dia mengatakan bahwa salah satu komponen impor yang masih dibutuhkan dalam pembangunan berbagai infrastruktur tersebut adalah besi baja, namun dengan spesifikasi tertentu saja.

Widiarto menambahkan, salah satu komponen impor yang ada dalam proyek infrastruktur adalah besi baja. Namun, imor hanya dilakukan untuk besi baja dengan profil khusus dan tidak diproduksi pada industri nasional, sementara untuk besi baja yang dibutuhkan dan diproduksi dalam negeri, tetap diserap.

Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu menyatakan pemerintah akan meninjau ulang sejumlah proyek infrastruktur, khususnya yang memiliki tingkat ketergantungan tinggi terhadap bahan baku impor.

Jokowi menargetkan penghematan sebesar 21 juta dolar Amerika Serikat per hari. Berdasar catatan Badan Pusat Statistik, komponen impor tertinggi berasal dari impor besi baja yang naik 39 persen, dan impor mesin serta alat listrik sebesar 28 persen pada Mei 2018.

Widiarto menambahkan, meskipun komponen impor terbilang sangat kecil dalam membangun proyek-proyek infrastruktur tersebut, pihaknya tetap berupaya untuk melakukan penghematan. Salah satu upaya tersebut adalah, mengalokasikan anggaran yang nonoperasional ke belanja modal.

"Yang kami kurangi adalah belanja barang yang bersifat nonoperasional, seperti studi, kajian, atau workshop. Total persentase belanja modal kami pada kisaran 80-85 persen," kata Widiarto.

Permintaan Presiden Joko Widodo untuk melakukan evaluasi proyek infrastruktur yang memiliki komponen impor tinggi. Berbeda dengan Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan akan melakukan evaluasi proyek-proyek yang memiliki komponen impor besar.

Beberapa proyek infrastruktur di bawah Kementerian Perhubungan yang akan dievaluasi tersebut antara lain adalah, proyek Pelabuhan Patimban, Proyek Kereta Semicepat Jakarta-Surabaya, serta Proyek Mass Rapid Transit East-West Jakarta.