Gempa susulan rusak kantor wali kota

Mataram (ANTARA News) - Akibat gempa susulan 6,2 skala richter (SR) pada Kamis (9/8) siang, menyebabkan kondisi kantor Wali Kota Mataram menjadi rusak berat, sehingga para pejabat dan aparatur sipil negara setempat tidak bisa beraktivitas seperti biasa.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Mataram Effendi Eko Saswito di Mataram, Nusa Tenggara Barat, Jumat, mengatakan, saat gempa 7,0 SR (5/8), gedung kantor wali kota masih dapat digunakan khususnya lantai 1 dan 2.

"Tetapi, setelah terjadi gempa susulan kemarin, kondisi lantai 2 dan lantai 3 hampir semua rusak berat. Apalagi saat gempa terjadi, jam kerja masih berlangsung sehingga banyak ASN yang trauma," katanya kepada sejumlah wartawan.

Dengan demikian, baik wali kota, wakil wali kota termasuk sekda, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) yang ada di sekretariat dan ASN, sudah tidak ada yang berani masuk ruangan.

Karena itu, Sekda, segera akan berkoordinasi dengan kepala daerah terkait keberlanjutan aktivitas di kantor wali kota.

"Pascagempa 7,0 SR, setiap hari kami melakukan rapat koordinasi di luar ruangan yakni di halaman kantor wali kota," katanya.

Ia masih mempertimbangkan, apakah sejumlah OPD yang menempati gedung kantor wali kota akan tetap berkantor di lokasi semula dengan memberikan pelayanan di luar ruangan atau harus mencari kantor lain.

"Kita perlu mendengar kebijakan seperti apa yang akan diambil kepala daerah.

Kalau untuk kantor OPD-OPD lainnya, sejauh ini kondisinya tidak ada masalah hanya ada perbaikan sedikit dan masih bisa beraktivitas," katanya.

Dengan demikian, pelayanan pada OPD-OPD lainnya tetap jalan serta menyesuaikan sebagaimana mestinya.

Sementara menyinggung tentang kehadiran ASN pascagempa bumi, Sekda mengatakan, sampai hari ini pemerintah kota masih dapat memaklumi kondisi para ASN sehingga tingkat kehadiran ASN tidak terlalu ketat.

"Kita masih mentoleransi ASN tidak masuk kantor, sebab ASN juga tidak ada yang berani masuk ruangan dan sistem absensi finger print juga rusak total," katanya.

Selain itu, kemungkinan ada ASN atau keluarganya yang menjadi korban sehingga membutuhkan perhatian atau bahkan masih ada ASN di tempat pengungsian.

"PNS harus ikut terlibat dan berkontribusi terhadap bencana yang saat ini sedang melanda kota ini," katanya.