Gorontalo Utara antisipasi gangguan kamtibmas jelang pileg-pilpres

Gorontalo (ANTARA News) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo, mengantisipasi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) jelang Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2019.

"Beberapa potensi konflik sudah dirangkum oleh berbagai satuan di daerah ini dan dibahas bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) melalui rapat koordinasi yang digelar di kantor Kejaksaan Negeri Gorontalo Utara," ujar Bupati Indra Yasin, di Gorontalo, Jumat.

Diakuinya, meski kabupaten itu tergolong kabupaten paling aman di Provinsi Gorontalo, namun berbagai langkah antisipasi gangguan kamtibmas perlu dideteksi dan dicegah sedini mungkin.

"Daerah ini ada di wilayah terbuka, sebab berada di jalur perlintasan Sulawesi. Bahkan pada bulan Agustus ini, ada beberapa kegiatan nasional yang akan digelar termasuk kesiapan jelang Pemilu 2019, maka keamanan dan ketertiban perlu dimaksimalkan," ujarnya.

Ia pun optimistis, kesiapan yang maksimal terhadap penyelenggaraan "kick off" Gala Desa dan Jelajah Sepeda Nusantara (JSN) 2018, akan menyukseskan kegiatan nasional di daerah itu.

Dukungan masyarakat pun sangat diharapkan, termasuk unsur Forkopimda yang mengikuti rapat koordinasi yaitu, Kepala Pengadilan Negeri Kabupaten Gorontalo, Andri Widiyo Laksono, Kepala Kejaksaan Negeri Gorontalo Utara, Topik Gunawan, Danlanal Gorontalo Letkol Laut (P) Toni Sondah, Komandan Satradar 224 Kwandang Mayor Lek Syafrullah.

Serta Perwira Penghubung Gorontalo Utara Kapten Inf Rusdianto Pombaile, pihak Polres Gorontalo Iptu Cecep Ibnu Ahmadi, mewakili Danbrigif 22/Otamanasa, Lettu Inf Nur Alam dan Kepala Badan Kesbangpol Gorontalo Utara Abdul Wahab Paudi.

Bupati mengatakan, rapat itu juga membahas kesiapan kunjungan Menteri Pemuda dan Olah raga, serta kegiatan liga pelajar U-14 dan U-16 oleh pihak Kemenpora serta upaya memeriahkan hari ulang tahun (HUT) Proklamasi RI ke-73.

Termasuk kesiapan daerah terhadap rencana kunjungan Presiden RI Joko Widodo untuk meninjau lokasi PLTU Anggrek, pada bulan Oktober 2018.

Ia menambahkan, suhu politik jelang pemilu, khususnya pemilihan legislatif di kabupaten ini dinilai cukup tinggi.

"Kita hindari gesekan-gesekan yang bisa memicu gangguan keamanan dan ketertiban di daerah ini," ujarnya.

Rapat Forkopimda menyepakati kegiatan pemantauan situasi daerah secara berkelanjutan, dalam rangka memperkecil permasalahan ?yang bisa muncul dan mengancam stabilitas keamanan dan ketertiban daerah.