Jakarta (ANTARA News) - Pasca peristiwa gempa bumi berkekuatan 7 skala richter yang terjadi di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) pada Minggu (5/8), pemerintah akan fokus pada pemulihan kepada korban gempa dan melakukan rehabilitasi serta rekonstruksi rumah-rumah warga yang mengalami kerusakan.
"Hari ini kita melakukan evaluasi untuk meyakinkan langkah-langkah yang sudah dilaksanakan sambil melihat kekurangan yang perlu diperkuat. Hari ini banyak masukan, kita kompilasikan untuk bagaimana setelah tanggap darurat selesai kita melangkah ke tahap berikutnya, yakni pemulihan, rehabilitasi dan rekonstruksi," kata Menko Polhukam, Wiranto saat jumpa pers usai rapat tingkat menteri tentang rehabilitasi dan pemulihan pasca gempa bumi di Lombok, Nusa Tenggara Barat, di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis.
Rapat tersebut dihadiri Mensos Idrus Marham, Mendagri Tjahjo Kumolo, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Kepala Staf Umum TNI Laksamana Madya Didit Herdiawan, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Willem Rampangilei.
Menurut dia, pemulihan bagi korban gempa, rehabilitasi dan rekontruksi bangunan yang rusak tidak mudah karena besarya jumlah korban gempa, baik itu harta benda maupun nyawa.
Pemerintah ingin memastikan jumlah korban, kerugian harta benda, kerusakan gedung sekolah dan rumah ibadah, dan rumah penduduk yang luluh lantak.
"Itu semua kita bahas secara detail. Malam ini kita garap semuanya. Mudah-mudahan besok kita sudah mempunyai secara jelas, rinci roadmapnya, bagaimana pemulihan di sana, sambil terus mewaspadai adanya kemungkinan bencana susulan," katanya.
Hal itu, kata Wiranto, sesuai instruksi Presiden Joko Widodo kepada seluruh kementerian dan lembaga untuk melakukan evaluasi total terkait penanganan bencana gempa bumi di wilayah Lombok, Nusa Tenggara Barat. Pelbagai langkah tanggap darurat dan segera di lokasi musibah merupakan prioritas.
Menurut dia, presiden juga meminta agar pengorganisasian kegiatan sudah dilaksanakan dengan menyertakan seluruh pemangku kepentingan, seperti TNI, Polri, kementerian/lembaga, Badan SAR Nasional, BNPB, serta pemerintah daerah.
Pemerintah pun meminta Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melakukan analisis secara akurat mengenai potensi bencana selanjutnya. Hal itu sangat penting untuk memastikan rencana rehabilitasi, rekontruksi, dan pemulihan di sana.
"Dengan demikian kita menyampaikan pemerintah bersungguh-sungguh untuk menyelesaikan penanganan bencana alam di Lombok ini dengan sebaik-baiknya, secepat-cepatnya. Ini agar tidak menambah penderitaan yang ada di sana," tuturnya.
Dalam kesempatan itu, mantan Panglima TNI ini Wiranto menyebutkan jumlah korban meninggal dunia akibat bencana tersebut mencapai 319 orang.
"Hasil pendataan yang terakhir dari Dansatgas yang saya terima, yang meninggal duni ada 319 orang," katanya.
Ia pun meminta maaf karena terjadi perbedaan data korban meninggal dunia akibat bencana ini. Namun, dirinya tidak menyalahkan perbedaan data tersebut karena metode pengumpulannya oleh instansi terkait berbeda-beda.
"Ada yang sumbernya berdasarkan laporan dari penduduk secara formal kepada aparat desa. Ada kartu penduduknya, penjelasan meninggalnya di mana itu masuk ke satu lembaga. Tapi ada pendataan langsung lewat 'door to door' oleh Koramil, Babinsa, Binpolda, yang meninggal kemudian langsung dikubur," ucapnya.
Wiranto memerintahkan seluruh instasi yang menangani bencana ini untuk mengintegrasikan data korban jiwa, baik yang meninggal dunia ataupun luka-luka.
"Saya sudah perintahkan ada kepaduan humas di sana sebelum mengumumkannya ke publik," ucapnya.
Pewarta: Syaiful Hakim
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2018
