Menko Polhukam minta kepaduan data gempa Lombok

Saya minta maaf. Sumbernya tidak salah, ada yang berasal dari laporan penduduk secara formal ke aparat desa yang datanya masuk ke satu lembaga

Jakarta (ANTARA News) - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam) Wiranto meminta agar ada kepaduan data terkait korban maupun kerusakan akibat gempa bumi di Pulau Lombok dan sekitarnya sehingga tidak memunculkan perbedaan data.

"Kita harapkan nanti ada kesatupaduan data dari manapun sumbernya apakah dari BNPB, Pemda maupun dansatgas," kata Wiranto usai rapat koordinasi penanganan gempa Lombok di Jakarta, Kamis.

Ia mengakui sebelumnya ada perbedaan data jumlah korban meninggal dunia yang berasal dari sumber berbeda sehingga sempat membingungkan masyarakat.

"Saya minta maaf. Sumbernya tidak salah, ada yang berasal dari laporan penduduk secara formal ke aparat desa yang datanya masuk ke satu lembaga," katanya.

Selain itu juga, ada pendataan langsung oleh koramil, babinsa dan lainnya yang tidak langsung mendata korban meninggal tapi langsung dikuburkan.

"Jadi sebetulnya jumlahnya lebih besar. Data terakhir dansatgas ada 319 orang yang meninggal dunia," tambah Wiranto.

Sebelumnya Menko Polhukam melakukan rapat koordinasi penanganan gempa Lombok bersama Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Kepala Staf Umum TNI Laksamana Madya TNI Didit Ashaf, Menteri Sosial Idrus Marham, Kepala BNPB Willem Rampangilei dan sejumlah pejabat lainnya.

Sebelumnya, beredar data yang berbeda terkait korban meninggal dunia akibat gempa Lombok. BNPB dan BPBD Nusa Tenggara Barat menyebut korban meninggal 131 orang, sementara TNI menyebut 381 orang, Pemerintah Kabupaten Lombok Utara dan BPBD mendapat data 347 orang serta pernyataan Gubernur Nusa Tenggara Barat dan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) 226 orang.