Menkopolhukam: Peta jalan reformasi birokrasi dibahas

Jakarta (ANTARA News) - Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto menyampaikan rapat Dewan Pengarah Reformasi Birokrasi di Kantor Wakil Presiden, Kamis, membahas peta jalan reformasi birokrasi.

Berbagai usulan dalam rangka meningkatakan efektifitas dan profesionalisme kinerja ASN dibicarakan dalam kesempatan tersebut.

Misalnya, terkait dengan upaya untuk menyederhanakan tunjangan-tunjangan yang diterima oleh Aparatur Sipil Negara namun tidak mengurangi kesejahteraan.

"Akan tidak memperbanyak tunjangan-tunjangan, tunjangan itu banyak banget, akan disederhanakan sehingga gajinya firm, sederhana tapi jelas," katanya di usai rapat.

Selain itu, juga membicarakan upaya menjadikan ASN sebagai bagian pemersatu bangsa. Salah satunya, dengan menempatkan lulusan akademi-akademi aparatur sipil negara seperti STAN, APDN, ke berbagai wilayah di Indonesia.

Bila sebelumnya, lulusan akademi tersebut dikembalikan ke daerah masing-masing, maka dalam kebijakan baru nantinya akan disebar ke daerah lainnya.

"Kebijakan baru mereka disebar silang, anak asal Jambi tugas di Papua, anak Papua ditugaskan ke Jambi agar mereka merasa anak Indonesia, kalau berkhidmat di daerah lain, diharapakan daerah menerima apa adanya, seperti dulu, bhineka tunggal dijalankan oleh ASN ini," katanya.

Upaya menjaga netralitas ASN agar tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran juga dibahas, kata Wiranto.