"Belum dibicarakan soal logistik, jadi kita kan harus membicarakan itu sebagai bekal untuk menghadapi Pilpres karena kita perlu mencetak kaos, saksi-saksi dan sebagainya," kata Fadli di kediaman Prabowo Subianto di Jakarta, Kamis dini hari.
Hal itu terkait tudingan politisi Partai Demokrat Andi Arief yang menyebutkan bahwa anggota Dewan Pembina Partai Gerindra Sandiaga Uno memberikan mahar politik kepada PKS dan PAN masing-masing sebesar Rp500 miliar.
Fadli membenarkan bahwa logistik diperlukan untuk pemenangan Pemilu Presiden 2019, namun bukan menjadi pertimbangan utama dalam menentukan sosok calon wakil presiden.
"Tentu bantuan logistik dibahas karena nanti butuh atribut, konsumsi dan biaya kampanye. Masa sebuah pemenangan Pilpres tidak membicarakan itu, namun belum mengerucut kebutuhan-kebutuhan," ujarnya.
Fadli menilai tuduhan itu tidak benar, namun dirinya menekan bahwa dukungan logistik itu wajar dalam hadapi Pilpres karena tiap parpol punya mesin politik yang harus digerakan sehingga bukan terkait pribadi.
Namun, Fadli menegaskan bahwa bantuan logistik itu bukan menjadi variabel yang menentukan dalam koalisi karena koalisi dibangun dari komitmen dan keinginan bersama untuk melakukan perubahan kedepan.
Dia juga menekankan bahwa bantuan logistik bukan jadi pertimbangan utama memilih cawapres, namun dalam sebuah "peperangan" seperti Pilpres, kebutuhan logistik pemenangan tidak bisa dielakan.
"Jadi selain taktik dan strategi, ya kita perlu logistik dan logistik ini kita juga berharap nanti juga ada dana gotong royong dari setiap partai politik, kandidat dan Prabowo sendiri," ujarnya, berharap.
Baca juga: Gerindra deklarasi capres-cawapres hari Kamis
Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Unggul Tri Ratomo
Copyright © ANTARA 2018
