Semarang (ANTARA News) - Ketua Umum Partai Nasional Banteng Kemerdekaan (PNBK) Eros Djarot berpendapat bahwa Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang mampu meraih lebih dari 40 persen suara pada Pilkada DKI Jakarta, bukanlah cerminan perolehan pada Pemilu 2009.
"Angka itu, tidak serta merta menempatkan PKS dalam satu partai di 2009 akan dominan. Saya tidak melihat itu," kata Eros di sela-sela rapat pimpinan nasional (Rapimnas) II Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI), di Hotel Pandanaran, Semarang, Sabtu.
Menurut Eros, pada Pilkada DKI Jakarta, PKS dapat menjadi besar karena luapan kekecewaan sebagian masyarakat Jakarta yang tidak senang melihat satu partai "dikeroyok" 19 partai. Namun jika secara nasional, pada Pemilu 2009, lanjut Eros diperkirakan rakyat akan rasional dalam mengambil pilihan.
Pernyataan Eros tersebut terkait dengan penilaian sejumlah pihak yang berpendapat bahwa PKS pada 2009 akan mendapatkan suara yang signifikan. Hal itu terlihat pada Pilkada DKI Jakarta. Hasil sementara menyebutkan bahwa PKS mampu meraup lebih dari 40 persen suara sedangkan koalisi 19 partai politik hanya mendapat kurang dari 60 persen.
Lebih lanjut Eros melihat bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang meloloskan calon perseorangan merupakan kritik tajam untuk partai politik.
"Orang tidak lagi percaya dengan tokoh-tokoh yang diajukan oleh partai politik sehingga muncul hasrat untuk calon perseorangan. Itu rasa kekecewaan," katanya.
Eros melihat bahwa munculnya calon perseorangan adalah reaksi sesaat sebagai akibat dari krisis kepemimpinan sehingga perlu ditindaklanjuti dengan aturan yang jelas.
"Intinya adalah krisis kepemimpinan, yang paling mendasar. Saya rasa butuh pemikiran lebih lanjut. Karena bisa saja nanti mereka yang memiliki pabrik di suatu wilayah besar, dialah yang bisa menentukan siapa gubernurnya, siapa bupatinya," katanya.
Eros menambahkan dinamika politik dengan keluarnya putusan MK tersebut memang tidak dapat dihindari, dan disayangkan putusan itu lahir karena reaktif.
"Sebenarnya terlalu pagi dan sangat disayangkan lahirnya keputusan yang menyangkut kenegarawanan semuanya reaktif," demikian kata Eros.(*)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2007