Jakarta (ANTARA News) - Pengamat Kebijakan Publik Michael Bobby Hoelman mengatakan upaya-upaya pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) yang berhasil menurunkan angka kemiskinan dan ketimpangan patut diapresiasi.
BPS mencatat jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret mencapai 25,95 juta orang atau 9,82 persen, menurun dibanding kurun yang sama tahun lalu yang tercatat 27,77 juta orang atau 10,64 persen dari populasi.
"Semestinya bangsa ini mengapresiasi dalam kaitan paling penting capaian pemerintahan Jokowi ini untuk pertama kali boleh membalikkan tren itu yaitu di mana angka kemiskinan turun untuk pertama kali dalam sejarah di bawah dua digit," ujar Michael dalam konferensi pers "Bukan Sekadar Menurunkan Kemiskinan Tetapi Melawan Ketimpangan untuk Pencapaian SDGs", Jakarta, Rabu.
Dalam jumpa pers yang diadakan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pencapaian Agenda Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), Michael mengatakan keberhasilan penurunan kemiskinan tersebut dianggap suatu prestasi karena dibarengi dengan pengurangan ketimpangan, di mana angka gini ratio juga mengalami penurunan sebesar 0,002 poin pada Maret 2018 menjadi 0,389 jika dibanding dengan gini ratio pada September 2017 yang sebesar 0,391 poin.
Dia berharap akan terjadi penurunan angka kemiskinan dan ketimpangan dari tahun ke tahun sehingga menunjukkan peningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.
"Jadi kita sekarang punya tantangan kemiskinan itu sudah agak lebih mudah dikelola karena sudah berada di bawah dua digit," ujarnya.
Michael mengatakan tren positif antara penurunan kemiskinan dengan pengurangan ketimpangan menunjukkan adanya korelasi linear dari program-program prioritas Nawacita Pemerintahan Jokowi, yakni selain mengurangi jumlah penduduk miskin juga menyediakan akses bagi seluruh komponen masyarakat untuk juga menikmati pembangunan.
Meski begitu, memang masih ada tantangan untuk penurunan angka kemiskinan di beberapa daerah seperti Maluku dan Papua yang angka kemiskinannya masih di atas persentase rata-rata kemiskinan di tingkat nasional.
"Tapi artinya kita mulai bergeser dari pertumbuhan tidak berkualitas menuju pelan-pelan pertumbuhan yang lebih berkualitas," tuturnya.
Menurut dia, reorientasi kebijakan dan anggaran yang berkomitmen untuk berbagai belanja sosial seperti layanan Kartu Indonesia Sehat, subsidi pangan dan beasiswa melalui Kartu Indonesia Pintar yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo melalui program Nawacita terbukti mulai menuai hasil.
"Penurunan tingkat kemiskinan berbarengan dengan gini ratio membuktikan pendekatan pembangunan manusia layak menjadi landasan bagi terobosan bahkan target–target ambisius pemerintah selanjutnya,” ujarnya
Di satu sisi, dia mengatakan pemerintahan bersifat berkesinambungan atau berkelanjutan, sehingga apa yang dihadapi pemerintahan sekarang itu juga diwariskan pemerintahan sebelumnya.
Dia mengatakan pada zaman pemerintahan sebelumnya yang dipimpin Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), masyarakat Indonesia mengalami pertumbuhan tidak berkualitas karena meskipun angka kemiskinan menurun tapi ketimpangan gini ratio meningkat.
Sementara, pada awal pemerintahan Jokowi 2014, terjadi penurunan ekonomi, namun angka kemiskinan menurun sementara ketimpangan naik yang melewati garis 0,4 poin, namun gini ratio sekarang sudah turun menjadi 0,389 poin. Ini menunjukkan adanya perubahan ke arah yang lebih baik melalui berbagai upaya pemerintah dalam menurunkan ketimpangan dan kemiskinan.
Michael menuturkan capaian tentang penurunan angka kemiskinan dan ketimpangan menjadi warisan bagi pemerintahan selanjutnya untuk lebih mudah dalam menurunkan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
"Pak Jokowi mau terpilih tidak terpilih lagi sebenarnya bangsa ini diwariskan satu landasan yang jauh lebih baik ketimbang zaman SBY karena adanya pertumbuhan ekonomi, pengurangan kemiskinan, dan angka ketimpangan itu bergerak di tren yang positif," ujarnya.
Dia menuturkan pada era pemerintahan SBY, rakyat Indonesia menghadapi subsidi energi sangat besar, sementara pada pemerintahan Jokowi, subsidi itu dihilangkan dan dialihkan menjadi program-program pro rakyat seperti Kartu Indonesia Pintar dan subsidi pangan sehingga jauh bisa dirasakan oleh warga yang paling miskin.
"Siapapun yang menjadi presiden nantinya di 2019, dia akan lebih mudah untuk melanjutkan pembangunan berkelanjutan ini ketimbang zaman dulu," ujarnya.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Migrant Care Wahyu Susilo menyatakan tidak perlu berdebat mengenai perkara turun naiknya angka statistik kemiskinan, namun perdebatan sebaiknya lebih kepada membicarakan upaya-upaya strategis dalam mengurangi bahkan menuntaskan kemiskinan dan ketimpangan.
Dia menuturkan Susilo Bambang Yudhoyono merupakan salah satu Co–Chairs High Level Panel on Eminent Person (HLP–EP) Post–2015 Development Agenda yang melahirkan komitmen global Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang menghasilkan prinsip "tidak ada penghapusan kemiskinan tanpa memerangi ketimpangan".
Senior Officer dari International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) Hamong Santono menyampaikan ukuran kemiskinan yang digunakan pada pemerintahan Jokowi saat ini juga sama dengan yang digunakan era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.
Bahkan pada saat pemerintahan SBY, menurunnya angka kemiskinan tidak diikuti dengan penurunan ketimpangan atau gini ratio.
Lebih lanjut Hamong menuturkan Pemerintah Indonesia ke depan seharusnya lebih aktif lagi dalam menjalankan program penanggulangan kemiskinan dalam perspektif pencapaian SDGs.
"Pemerintah Indonesia ke depan seharusnya mulai beranjak dalam menyampaikan perkembangan kebijakan penanggulangan kemiskinan, yaitu bukan hanya sekadar menyampaikan angka–angka statistik kemiskinan," ujarnya.
LSM: materi kampanye presiden hendaknya terkait pengurangan kemiskinan
Pewarta: Martha Herlinawati S
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2018
