Pemerintah tunggu data korban gempa untuk salurkan bantuan

Jakarta (ANTARA News) - Kementerian Sosial masih menunggu inventarisasi data korban gempa bumi di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat, untuk menyalurkan bantuan jaminan hidup (jadup).

"Kita minta kepada Bupati Lombok Utara, Lombok Timur, Lombok Barat dan Mataram menginventarisasi dua hal yaitu rumah yang rusak dan anggota keluarga masing-masing rumah tangga untuk kepentingan pemberian jadup," kata Menteri Sosial Idrus Marham di sela rapat koordinasi percepatan penyaluran bantuan sosial di Jakarta, Rabu.

Ia menjelaskan bahwa pemerintah akan memberi setiap korban gempa bantuan jadup Rp10 ribu per orang per hari. Bantuan ini biasanya diberikan selama tiga bulan.

Menteri Sosial pada Selasa (7/8) sudah meninjau lokasi terdampak gempa 7,0 SR di Pulau Lombok untuk menyalurkan bantuan dan memastikan kebutuhan warga yang mengungsi terpenuhi.

Empat dapur umum sudah dibangun di Kabupaten Lombok Utara untuk memenuhi kebutuhan makan para pengungsi dan relawan yang ada di lokasi sekitarnya.

Kementerian Sosial juga sudah menyerahkan 3.000 paket bahan pokok bantuan Presiden, yang secara keseluruhan mencakup 10 ribu paket bahan pokok untuk warga yang berada di tempat yang sulit dijangkau dan masih bisa memasak untuk keluarga.

Idrus mendorong bupati dan wali kota yang daerahnya terdampak gempa menerbitkan Surat Keputusan Tangap Darurat untuk mengeluarkan hingga 100 ton cadangan beras pemerintah, dan gubernur untuk mengeluarkan keputusan serupa guna mengeluarkan hingga 200 ton cadangan beras pemerintah.

Selain menyiapkan bantuan logistik, Kementerian Sosial memberikan santunan kematian kepada ahli waris korban yang meninggal dunia akibat gempa masing-masing Rp15 juta per satu korban. Korban yang terluka juga akan mendapat bantuan pengobatan Rp2,5 juta.

Hingga Selasa (7/8), jumlah korban yang meninggal dunia akibat gempa Minggu (5/8) malam di Lombok bertambah menjadi 108. Gempa juga menyebabkan 236 orang terluka dan ribuan rumah warga rusak.