"Toleransi diberikan karena kita memaklumi, sebab mereka juga masih trauma sama seperti kita, sehingga keluarga juga membutuhkan perhatian, selain itu masih ada PNS di pengungsian," kata Wali Kota Mataram H Ahyar Abduh, Rabu.
Sekretaris Daerah Kota Mataram H Effendi Eko Saswito, yang mendampingi Wali Kota, mengatakan bahwa jumlah pegawai negeri yang masuk kerja sudah mulai bertambah. Tingkat kehadiran pegawai negeri di lingkungan Pemerintah Kota Mataram yang para Senin (6/8) kurang dari 50 persen sudah bertambah menjadi 50 sampai 60 persen hari ini.
Ia mengutip informasi dari pemimpin organisasi-organisasi perangkat daerah bahwa dalam beberapa hari setelah gempa pegawai biasanya hanya datang untuk menyelesaikan urusan mendesak.
"Jika sudah selesai, mereka langsung pulang, tetapi ada juga yang kembali. Kondisi ini bisa kita maklumi sebab para pegawai juga tidak berani terlalu lama di dalam ruangan," katanya.
Selain itu, aktivitas pelayanan administrasi di lingkungan pemerintah kota juga praktis tidak berjalan setelah gempa karena tidak ada pula warga yang mengakses pelayanan tersebut.
"Karena itulah kita memberikan toleransi, kecuali untuk pelayanan medis dan kesehatan harus tetap siaga," katanya.
Dengan kelonggaran itu, para pegawai diharapkan bisa fokus mengurus keluarga dan memperbaiki rumah yang terdampak gempa serta membangun tenda darurat untuk berlindung pada malam hari.
Menurut data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Mataram hingga hari ini ada 34.636 warga yang mengungsi di enam kecamatan.
Sementara rumah dan fasilitas umum yang rusak berat akibat gempa 533 unit, rusak sedang 1.408 unit dan rusak ringan 2.310 unit.
Baca juga: 4.347 rumah di Mataram rusak akibat gempa
Baca juga: Korban gempa NTB jadi 105 orang
Pewarta: Nirkomala
Editor: Maryati
Copyright © ANTARA 2018
