Kemendes gelar Festival Perdamaian di Papua

Jakarta (ANTARA News) - Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi menggelar Festival Perdamaian dan Pranata Adat di Kabupaten Nabire, Papua, yang bertujuan meningkatkan kohesi sosial.

Direktur Pengembangan Daerah Pasca Konflik Kemendes PDTT, Sugito, dalam keterangan pers yang diterima di Jakarta, Rabu, mengatakan festival itu rangkaian kegiatan yang sudah dimulai dari Aceh Singkil dan Maluku Tengah, beberapa waktu lalu.

"Tiga kabupaten termasuk Nabire sudah kami laksanakan dari total sebanyak delapan kali di tahun 2018 ini," kata dia.

Ia mengungkapkan kelima kabupaten yang akan menjadi lokasi berikutnya, adalah Landak, Bangkalan, Lombok Timur, Sigi, dan Timor Tengah Utara.

Sugito menjelaskan kegiatan tersebut untuk meningkatkan kohesi sosial masyarakat dan meminimalisasi terjadinya gesekan horizontal.

"Semoga bermanfaat bagi kita semua dan dapat memberikan motivasi semangat kebersamaan, semangat kegotong-royongan, semangat untuk perdamaian, agar kita dapat hidup rukun dan damai, serta dapat melestarikan nilai-nilai budaya dan menjadi kohesi antarsuku bangsa di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia," kata dia.

Ia mengatakan selain festival, secara infrastruktur, Ditjen PDTu sudah membangun balai pertemuan pada 2016 sebagai tempat interaksi sosial warga dan pusat pembelajaran bersama warga Nabire.

Selain itu, kata dia, diselenggarakan sejumlah acara, yakni lomba jalan, lomba tiup pikon, lomba dayung perahu hias, serta hiburan musik.

Ia menjelaskan penciptaan kohesi sosial melalui festival itu salah satu cara dalam manajemen dan pengelolaan konflik sebagaimana Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.

Undang-undang itu salah satu keseriusan pemerintah dalam upaya mendorong pembangunan yang berbasis adat dan kearifan lokal.

Ketentuan tersebut juga ditegaskan bahwa upaya penanganan konflik sosial di Indonesia diprioritaskan melalui pendekatan pranata adat dan kearifan lokal.

Sebagai salah satu unit kerja yang fokus pada daerah pascakonflik, perbatasan, pulau kecil terluar, rawan bencana, dan rawan pangan, katanya, tentunya banyak melaksanakan kebijakan sesuai dengan karakteristik-karakteristik tersebut.

Di Nabire, PDTu juga telah membangun fasilitas air bersih dan kapal penumpang untuk masyarakat Nabire dengan total dana lebih kurang Rp5 miliar dalam kurun waktu 2015 sampai dengan 2018.

Pada 2019, Ditjen PDTu sudah merencanakan membangun gudang produksi pangan, embung, serta sarana dan prasarana pascapanen, untuk meningkatkan ketahanan pangan di Nabire.