Relawan apresiasi usulan Muhammadiyah terkait nawacita II

Jakarta (ANTARA News) - Relawan pendukung Jokowi, Balad JKW mengapresiasi enam poin Nawacita Jilid II yang digulirkan PP Muhammadiyah karena usulan tersebut sudah sesuai dengan nilai luhur Pancasila.

"Jika mengacu pada Pancasila, maka apa yang diusulkan PP Muhammadiyah tersebut wajar dan sudah sepatutnya seperti itu bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita harus bersandar pada nilai-nilai keagamaan," kata Koordinator Balad JKW, M. Muchlas Rowie dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa.

Dia mengatakan dalam bidang apapun, nilai-nilai itu harus mengejawantah dalam denyut nadi manusia Indonesia.

Terkait poin-poin Nawacita yang diusulkan PP Muhammadiyah tersebut, dirinya menggarisbawahi poin kedaulatan bangsa dan restrukturisasi pendidikan.

"Tentu saja ini terkait dengan revolusi industry 4.0 dan bonus demografi yang sedang dan akan kita hadapi saat ini," ujarnya.

Hal itu, menurut dia, seperti yang seringkali disampaikan Presiden Jokowi bahwa yang paling diuntungkan sekaligus ditantang kesiapannya ketika revolusi industri 4.0 betul-betul datang adalah kalangan muda.

Dia menilai untuk menyiapkan hal itu, maka restrukturisasi pendidikan menjadi kunci utamanya.

Muchlas menjelaskan, dalam upaya mewujudkan poin kedaulatan bangsa dan negara melalui restrukturisasi pendidikan nasional sebagaimana yang ditawarkan PP Muhammadiyah, aspek peningkatan kualitas dan pemerataan pendidikan perlu untuk terus mendapatkan perhatian.

"Pemerintah sebetulnya telah menggulirkan Program Indonesia Pintar yang manfaatnya bagi masyarakat tidak mampu sangat terasa," katanya.

Program itu sangat membantu karena begitu jelas keberpihakan kepada masyarakat miskin agar hak anak-anak mengenyam pendidikan terpenuhi.

Dia menjelaskan, ke depan perlu untuk diperluas dengan terus memuktahirkan data agar tepat sasaran dan memperluas jangkauannya hingga ke daerah-daerah terpencil dan terluar.

"Balad JKW, secara khusus juga menyoroti poin keenam dari Nawacita Jilid II yang diusulkan PP Muhammadiyah, yaitu peran proaktif pemerintah untuk dunia Islam. Sebab, Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduk muslim," ujarnya.

Dia mengatakan, di tengah isu kekerasan dan terorisme yang kembali menyeruak, lalu upaya mainstreaming washatiyah Islam, peran ulama diyakini semakin vital sebagai pilar yang akan mampu menjaga perdamaian dan nilai-nilai kebangsaan kita sebagai Indonesia.

Karena itu, menurut dia, langkah Presiden Jokowi ke depan harus merangkul segenap ulama nusantara bahkan dunia menjadi penting terutama dalam perkembangan mutakhir para ulama bisa mengemas dan menyuguhkan agama sebagai ajaran perdamiaan, kerukunan dan anti kekerasan.