Mataram bentuk tim investigasi gedung sekolah pascagempa

Mataram (ANTARA News)- Pemerintah Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat membentuk tim investigasi gedung sekolah untuk menilai kelayakan gedung sekolah tersebut untuk ditempati kembali pascagempa bumi di Pulau Lombok 7 Skala Richter (SR).

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Mataram Mahmuddin Tura di Mataram, Selasa, mengatakan, investigasi gedung sekolah ini menjadi prioritas karena Kamis (9/8) siswa sudah mulai masuk sekolah pascagempa bumi.

"Hari ini tim yang beranggotan lima orang, sudah mulai turun melakukan investigasi sejumlah gedung sekolah. Harapannya, segera ada hasil agar kami bisa segera membuat rekomendasi layak atau tidak layak ke Dinas Pendidikan," katanya.

Ia mengatakan, dari lebih 100 sekolah khususnya SD dan SMP yang berada di bawah penanganan pemerintah kota, Dinas Pendidikan memprioritaskan untuk dilakukan investigasi pada sekolah SDN 5, 9, Mataram, 2 Ampenan, dan SDN 10 Cakranegara.

Sedangkan untuk tingkat SMP, diprioritaskan di SMPN 6, 7, 12 dan 14 Mataram, karena dari laporan pihak sekolah kondisinya mengkhawatirkan.

"Jadi tim kami akan bekerja sesuai dengan skala prioritas dari Dinas Pendidikan," katanya.

Menurutnya, apabila dari hasil evaluasi tim investigasi tersebut menyebutkan kondisi bangunan tidak layak, maka PUPR akan memberikan rekomendasi kepada Dinas Pendidikan sesuai dengan hal tersebut.

Dengan demikian, Dinas Pendidikan bisa segera mencari solusi cepat dan tepat untuk menangani masalah tersebut. Misalnya, dengan mencari tempat belajar yang aman dan nyaman sementara bagi siswa, meliburkan siswa atau solusi lainnya.

"Dengan demikian, siswa bisa nyaman belajar tanpa ada ancaman keselamatan mereka," katanya.

Lebih jauh Mahmuddin menyebutkan, selain membentuk tim investigasi gedung sekolah, PUPR Mataram juga membentuk tim investigasi gedung publik lainnya untuk menilai kelayakan gedung pascagempa bumi.

Tim yang dimaksudkan antara lain, tim investigasi gedung RSUD Mataram, Pendopo Wali Kota, Kantor Badan Keuangan Daerah dan Kantor BPK. Satu tim beranggotakan empat hingga lima orang dari berbagai unsur.

"Namun, yang saat ini mendesak adalah investigasi gedung sekolah," katanya lagi.