Presiden NPC prihatin dipojokkan Kemenpora soal protes atlet difabel

Solo (ANTARA News) - Presiden Komite Paralimpiade Nasional Indonesia (NPC), Senny Marbun, mengaku prihatin lantaran merasa dipojokkan Kementerian Pemuda dan olahraga terkait aksi protes enam atlet difabel asal Jawa Barat yang keberatan dengan pengutipan bonus mereka oleh organisasi tersebut.

"Kami sangat prihatin dengan keputusan Kemenpora yang menyalahkan NPC sebagai organisasi para atlet disabilitas itu," kata Senny Marbun, saat menanggapi surat dari Kemenpora, di Solo, Selasa.

Senny bahkan menilai bahwa tindakan Kemenpora telah mengorbankan NPC yang tengah menanjak dan berusaha mengharumkan nama bangsa dan negara di Asian Para Games 2018, terlebih keenam atlet tersebut tidak masuk pemusatan latihan nasional untuk pesta olahraga multievent itu.

Lebih lanjut, Senny mengaku insiden protes keenam atlet difabel Jabar yang direspon Kemenpora dengan menyalahkan NPC justru mengganggu mereka yang tengah fokus untuk persiapan Asian Para Games 2018.

Terkait protes para atlet, Senny menyayangkan respon Kemenpora dan menjelaskan bahwa NPC berdiri serta beroperasi dengan dana swadaya organisasi untuk para atletnya demi mencapai prestasi terbaik baik tingkat nasional maupun internasional.

Negara memang hadir memberikan anggaran, lanjutnya, namun dana hanya terkucur dalam kegiatan multievent semata, sedangkan NPC tetap harus beroperasi untuk organisasinya untuk meningkatkan para atletnya.

"Saya sejak 2004 kadang-kadang pernah menggadaikan surat mobil yang dananya hanya untuk menghidupi NPC," katanya.

Sekretaris NPC Indonesia Pribadi mengatakan NPC dalam menjalankan roda organisasinya ada aturannya pertama sesuai dengan Undang Undang RI No.3/2015, dan diatur di dalam Peraturan Pemerintah (PP) No,16, 17, dan 18. NPC juga berpedoman pada aturan yang ditetapkan oleh anggota berupa anggaran dasar dan rumah tangga (ADRT) merupakan pedoman dalam menjalankan roda organisasi.

"Ada keputusan-keputusan yang harus diambil oleh anggota, karena organisasi keputusan tertinggi di tangan anggota. Kami sebagai pengurusn NPC di pusat sudah menjalankan keputusan-keputusan yang diberikan anggotanya dari seluruh Indonesia melalui Rakernas," kata Pribadi.

Menurut Pribadi keputusan Rakernas di dalamnya salah satunya tentang kontribusi atlet kepada organisasi. Kenapa muncul ide itu, karena NPC tidak memiliki dana sama sekali. NPC untuk APBN belum sama sekali mendapatkan dana operasional. Dana dari pemerintah yang diberikan jika ada multi event seperti APG selalu difasilitasi oleh pemerintah.

Namun, NPC untuk kebutuhan organisasi tidak sama sekali diberikan untuk operasional, sedangkan KONI bisa mencapai ratusan miliar rupiah per tahun. Kondisi itu, NPC kemudian mengambil bagaimana jika minta kontribusi atlet, karena mereka juga dibesarkan oleh NPC. Bagaimana prestasi setinggi langit jika tidak ada organisasi mereka juga tidak bisa bertanding.

"NPC tidak pernah memotong bonus atlet. Bonus langsung masuk ke rekening masing-masing para atlet. Kami mensosialisasikan hasil Rakernas, atlet supaya memberikan kontribusi ke NPC Pusat sebagai kewajiban. Kontribusi itu, dari atlet, oleh dan untuk atlet, karena dana untuk pembinaan," katanya saat menanggapi adanya aksi enam atlet difabilitas Jabar yang sempat berencana menggelar protes dengan berjalan kaki menuju Kantor Kemenpora di Jakarta.

Menurut dia, NPC menghadapi kebutuhan dana sangat besar, selain untuk membangun fasilitas para atlet juga harus mentaati aturan-aturan organisasi di tingkat internasional seperti aktif mengikuti bertemuan tingkat dunia.