Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah akan segera melakukan evaluasi setelah proses pendistribusian kompor gas pada masyarakat dalam pelaksanaan program konversi minyak tanah ke gas selesai terkait kasus jual beli kompor gratis yang dilakukan sejumlah oknum. "Normatifnya memang dari sekian yang dibagikan ke masyarakat bahwa ada ekses (negatifnya) itu pasti sebab semua kebijakan itu mengandung risiko," kata Sekretaris Kementerian Negara Koperasi dan UKM Guritno Kusumo di Jakarta, Ia mengatakan, sejumlah kasus termasuk jual beli kompor gratis yang terjadi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, beberapa waktu lalu merupakan ekses negatif yang wajar terjadi dalam pelaksanaan sebuah program. Sejumlah oknum menjual paket kompor gas (termasuk tabung) yang dibagikan pemerintah seharga Rp100.000. Pemerintah akan melakukan evaluasi segera setelah proses pendistribusian kompor gas di berbagai wilayah selesai. Sementara terkait tentang ketidaksiapan masyarakat menerima aplikasi program konversi minyak tanah ke gas, Guritno mengakui bahwa hal itu merupakan kesalahan karena kurangnya sosialisasi termasuk memberikan petunjuk teknis yang detail. "Kita akui memang itu kesalahan dalam kurangnya sosialisasi dan memberikan petunjuk teknis yang detail. Seharusnya ini tidak terjadi karena biaya sosialisasi itu sudah dianggarkan," katanya. Pihaknya akan melihat sejauh mana besar penyimpangan yang terjadi di masyarakat terkait pendistribusian kompor gas. "Kalau kesalahannya besar berarti itu salah gurunya tetapi kalau hanya satu di antara seribu itu berarti kesalahan teknis," katanya. Oleh karena itu pihaknya akan tetap konsisten menjalankan program pendistribusian kompor gas untuk menekan subsidi negara terhadap BBM yang jumlahnya mencapai triliunan rupiah.(*)
Editor: Bambang
Copyright © ANTARA 2007
