Kepala Polda Maluku Utara bantah tidak netral dalam Pilkada

Ternate, Maluku Utara (ANTARA News) - Kepala Polda Maluku Utara, Brigadir Jenderal Polisi Naufal Yahya, membantah tidak netral dan mendukung pasangan calon tertentu dalam pelaksanaan Pilkada Malut 27 Juni 2018 lalu.

"Polda Maluku Utara sudah bekerja sesuai dengan aturan dan terbukti Pilkada Malut bisa berjalan secara aman dan demokratis," kata dia, di Ternate, Jumat.

Pernyataan dia itu sekaligus meluruskan aksi puluhan pemuda yang tergabung dalam Gerakan Pemerhati Pilkada Indonesia (GPPI), Rabu (1/8), di Markas Besar Kepolisian Indonesia yang menuntut Yahya dicopot dari jabatannya.

Menurut Yahya, permasalahan dari awal adalah masalah Daftar Pemilih Tetap (DPT) ganda, dan Polda Maluku Utara telah mengajak pihak penyelenggara untuk mengecek bukannya untuk mengintervensi.

Dia menjelaskan, soal DPT itu, mengajak mereka baik-baik bukannya masuk terlalu jauh, bahkan terkait dengan gembok ruangan yang berisi surat suara hasil pilkada pada 10 kabupaten dan kota di ruangan KPU merupakan langkah untuk melakukan pengamanan.

Dia menegaskan, langkah polda menggembok ruangan tersebut tidak salah, karena pihaknya juga melakukan pengawalan ekstra ketat, jadi bukan mau intervensi, karena polda bekerja sesuai aturan.

Karena itu, dia meminta seluruh lapisan masyarakat untuk tidak terpengaruh dengan berbagai isu saat ini bermunculan, sebab isu itu sengaja diembuskan orang yang tidak bertanggung jawab, karena Polri tetap netral dalam melakukan pengamanan dan tidak akan terlibat dalam politik praktis.

Dia juga menjamin seluruh personelnya yang bertugas hingga pleno rekapitulasi hasil Pilkada Malut di KPU tetap menjaga netralitas dan profesionalisme dalam melakukan pengamanan.

Bahkan, seluruh personel hingga pejabat di lingkup Polda Maluku Utara tetap menjunjung tinggi netralitas dan memberi jaminan keamanan di Maluku Utara hingga putusan Mahkamah Konstitusi atas hasil sengketa Pilkada Maluku Utara.

"Kapolda telah instruksikan kalau ditemukan ada anggota yang tidak netral selama pelaksanaan pilkada akan ditindak tegas hingga pemecatan," katanya