OJK dorong perbankan permudah syarat KPR

Denpasar (ANTARA News) - Otoritas Jasa Keuangan Regional Bali dan Nusa Tenggara mendorong perbankan di daerah setempat untuk mempermudah syarat pengajuan KPR atau kredit pemilikan rumah setelah Bank Indonesia memberikan kelonggaran dengan tidak lagi mengatur rasio pembiayaan atau LTV.

"Sekarang OJK lagi mempersiapkan ketentuan baru mengenai LTV yang sudah diturunkan BI," kata Kepala OJK Regional Bali dan Nusa Tenggara Hizbullah ketika menghadiri sosialisasi Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) di Renon, Denpasar, Minggu.

Menurut Hizbullah, dalam waktu dekat tahun ini OJK Pusat akan mengeluarkan peraturan baru yang diharapkan memberikan kemudahan debitur KPR.

Meski demikian, perbankan tetap diingatkan untuk menerapkan kehati-hatian dalam melakukan analisis kepada calon debitur sebelum pembiayaan dicairkan.

Terkait besaran bunga, Hizbullah menambahkan saat ini perbankan tidak memungkinkan melakukan penurunan karena mempertimbangkan situasi ekonomi global saat ini yang tidak menentu.

"Kondisi ekonomi tidak memungkinkan sehingga agak susah menurunkan suku bunga kredit sekarang ini," ucapnya.

Sebelumnya, DPD Real Estat Indonesia Daerah Bali mengharapkan persyaratan untuk pengajuan KPR khususnya bagi konsumen yang baru pertama memiliki hunian agar lebih diperlonggar sehingga mendorong pertumbuhan sektor properti.

"Harus ada formula yang memudahkan konsumen, syarat yang ketat dan rumit itu yang harusnya dilonggarkan," kata Ketua REI Bali Pande Agus Permana Widura.

Salah satu contohnya, lanjut Pande, terkait syarat minimal bekerja dua tahun, sedangkan kebutuhan untuk memiliki rumah tidak tergantung dengan lamanya seseorang bekerja.