Pengamat: Gerindra dan Demokrat hampir pasti berkoalisi

Gerindra dan Demokrat, akan menjadi motor koalisi empat partai, tinggal menyepakati siapa capres dan cawapres yang akan diusung."

Jakarta (ANTARA News) - Pengamat politik dari LSI Denny JA, Aji Al Farabi, menilai Partai Gerindra dan Partai Demokrat hampir dapat dipastikan akan membangun koalisi menghadapi pemilu presiden 2019.

"Gerindra dan Demokrat memiliki visi yang sama. Dari pertemuan kedua ketua umum partai tersebut, Pak Prabowo dan Pak SBY, pada 24 Juli lalu, keduanya memiliki komitmen yang sama, soal penyelenggaraan pemilu 2019, situasi nasional, serta harapan terhadap pemimpin untuk lima tahun ke depan," kata Aji Al Farabi ketika dihubungi melalui telepon selulernya, di Jakarta, Minggu.

Aji Al Farabi mengatakan hal itu ketika ditanya soal rencana pertemuan lanjutan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dengan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang dijadwalkan di Jakarta, Minggu malam ini, untuk membicarakan kemungkinan koalisi serta pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (cawapres) yang akan diusung.

Menurut Aji, dari empat partai politik yang berada di luar koalisi partai pendukung Joko Widodo, Gerindra dan Demokrat, memiliki posisi tawar lebih tinggi, karena memiliki jumlah kursi di parlemen lebih banyak, dibandingkan dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Amanat Nasional (PAN).

Peneliti pada LSI Denny JA itu melihat, Partai Gerindra memiliki tokoh yag akan diusung sebagai capres yakni Prabowo Subianto, sedangkan Partai Demokrat juga memiliki putra ketua umum yang akan diusung sebagai cawapres yakni Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). "Gerindra dan Demokrat, akan menjadi motor koalisi empat partai, tinggal menyepakati siapa capres dan cawapres yang akan diusung," katanya.

Menurut Aji, PKS dan PAN sebagai mitra koalisi, tentu menawarkan kadernya untuk diusung sebagai cawapres, karena tokoh partai sebagai capres dan cawapres akan mendongkrak perolehan suara pada pemilu legislatif. "Namun, PKS dan PAN, harus dapat melihat kepentingan yang lebih besar, yakni pasangan capres-cawapres terbaik, untuk mencapai kemenangan," katanya.

Karena itu, menurut Aji, PKS dan PAN harus dapat menerima, jika Prabowo menunjuk nama lain di luar kader dari PKS dan PAN, sebagai cawapres. "Bisa juga kemungkinan diputuskan nama lain sebagai capres," katanya.