Jakarta (ANTARA News) - Pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI) Arbi Sanit mengatakan, perlu ada reformasi di Departemen Dalam Negeri karena departemen tersebut dinilai masih sentralistik dan otoriter. "Harus ada demokratisasi di Depdagri karena Depdagri menentukan politik di dalam negeri. Selama ini Depdagri masih terjebak cara-cara yang otoriterian, sentralistik, dan otonomi pura-pura. Jadi harus didemokratisasikan," katanya, di Jakarta, Selasa, di sela diskusi "Multipartai Hambat Ekonomi" yang diselenggarakan oleh Prodem. Arbi Sanit mengatakan, agar reformasi di Depdagri dapat berjalan maka Menteri Dalam Negeri yang akan ditunjuk oleh Presiden untuk menggantikan M Ma`ruf yang saat ini sedang sakit disarankan adalah orang sipil. "Makanya tidak boleh orang militer," ujarnya. Dari sejumlah nama yang disebut-sebut sebagai pengganti Mendagri M. M`ruf, Arbi menilai Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) Muladi dan mantan Menteri Negara Otonomi Daerah Ryaas Rasyid adalah orang-orang yang patut diperhitungkan untuk menduduki posisi itu. Sementara itu, ditemui di tempat yang sama pengamat kebijakan publik Universitas Indonesia Andrinof A Chaniago mengatakan pengganti M Ma`ruf harus dipilih sesuai dengan kebutuhan. "Sekarang kebutuhannya apa, Presiden harus melihat kriteria yang dibutuhkan. Misalnya untuk dua tahun ke depan pembenahan di dalam negeri akan seperti apa lalu cari orang yang tepat," katanya. Sebelumnya, juru bicara kepresidenan Andi Mallarangeng mengatakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam waktu dekat akan segera menunjuk Menteri Dalam Negeri baru menggantikan M Ma`ruf yang tidak bisa melanjutkan tugas karena sakit. Andi mengatakan terdapat beberapa kriteria yang wajib dimiliki calon Mendagri baru itu di antaranya ahli dalam bidang pemerintahan. "Tidak gampang mencarinya, karena Mendagri baru nanti tugasnya berat, tidak bisa lagi belajar-belajar dalam sisa dua tahun ini," katanya.(*)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2007
