Tokyo (ANTARA News) - KBRI Tokyo menyambut baik upaya Jepang untuk bekerjasama dalam memerangi perdagangan manusia, khususnya yang menyangkut perempuan dan anak-anak, menyusul peringatan Negeri Sakura tersebut terhadap meningkatnya arus perdagangan manusia ke Jepang. Hal itu dikemukakan Dubes RI untuk Jepang Jusuf Anwar di Tokyo, Selasa terhadap upaya proaktif pihak Jepang dalam memerangi praktek perdagangan manusia dengan negara-negara lain. Jepang mensinyalir praktek perdagangan manusia (human trafficking) itu melibatkan kelompok kejahatan internasional melalui agen-agennya di mencanegara, terutama di Asia, Rusia, Eropa Timur dan Amerika Latin. "Kita perlu membangun kerjasama yang kuat dan koordinasi yang intens, mengingat perdagangan manusia, terutama perempuan juga sudah mengglobal," kata Jusuf Anwar. Ia juga mengatakan bahwa praktek perdagangan perempuan semakin merajalela dan melibatkan kelompok-kelompok kejahataan internasional yang beroperasi secara rapih dan tersembunyi. Apalagi Jepang sebagai salah satu negara maju sudah barang tentu menjadi sasaran dari kejahatan terorganisir yang melintasi batas negara itu. KBRI Tokyo sendiri kerap menangani dan menerima laporan pengaduan dari warga Indonesia yang menjadi korban perdagangan manusia, bahkan tidak jarang berada dalam kondisi yang menyedihkan. Menurut keterangan Atase Imigrasi KBRI Tokyo Mirza Iskandar, praktek perdagangan manusia memerlukan kerjasama yang kuat dari banyak negara, mengingat kecenderungan yang meluas dan sangat sukar untuk terjangkau aparat hukum. Di Indonesia sendiri, ujarnya, ada sesuatu yang berbeda dengan negara lain. Kalau perempuan dari negara lain betul-betul menjadi korban, sedangkan untuk kasus Indonesia, korban sendiri sejak awal sudah mengetahui akan melakukan sesuatu yang melanggar hukum. "Para korban ini tidak jarang bersedia memalsukan identitas hanya untuk bisa `bekerja` di Jepang, sehigga sewaktu kita periksa dokumennya sering tidak sama alias palsu," ujar Mirza yang kerap terlibat dalam penyelidikan dan kegiatan perlindungan warga negara bersama bidang konsuler lainnya. KBRI Tokyo sendiri sudah sejak awal tahun 2007 menggelar aksi jemput bola ke kantong-kantong pemukiman warga Indonesia di seantero Jepang untuk melakukan pendataan sekaligus upaya menekan pelanggaran imigrasi, seperti yang baru-baru in dilakukan ke daerah Niigata, Nagoya dan Sendai. Berdasarkan catatan Imigrasi Jepang, Indonesia masuk dalam daftar tujuh besar negara pelanggar aturan keimigrasian di Jepang. Menurut Mirza Iskandar, kegiatan aski jemput bola itu juga dilakukan untuk memberikan kesadaran pentingnya memiliki dokumen yang lengkap sehingga memudahkan dalam pemberian bantuan jika mengalami persoalan hukum dengan pemerintah Jepang. Pemerintah Jepang kini memberlakukan prosedur ekstra ketat bagi permohonan visa, atau surat rekomendasi izin masuk ke negara ini, khususnya bagi perempuan dan anak-anak, menyusul kekhawatiran semakin meningkatnya kegiatan perdagangan manusia (human trafficking) ke negara itu akhir-akhir ini. Pemerintah Jepang kini sangat merisaukan praktik perdagangan manusia, khususnya perempuan dan anak-anak yang berasal dari negara-negara Asia, Rusia, Eropa Timur dan Amerika Latin, demikian keterangan yang diperoleh ANTARA News Tokyo dari Deplu Jepang, Minggu. Pihak Gaimusho (Deplu Jepang) mengemukakan bahwa permohonan visa yang diajukan oleh kalangan perempuan muda dan anak-anak akan diperketat, mengingat kelompok masyarakat usia tersebut sangat mudah diperalat hanya dengan diiming-imingi penghasilan yang tinggi dan hidup enak. Untuk itu, Jepang kini melakukan langkah-langkah proaktif dengan mengajak kerja sama dengan negara-negara lain untuk bersama-sama menanggulangi praktik perdagangan manusia. Kedutaan besar dan perwakilan Jepang di belahan dunia mana pun kini mengambil langkah-langkah ekstra ketat dengan meneliti semua permohonan visa, dan melakukan wawancara yang lebih mendetail sebagai upaya pencegahan yang dilakukan sejak dari asal negara pemohon visa.(*)
Editor: Bambang
Copyright © ANTARA 2007
