Jakarta (ANTARA News) - Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di DPR RI, Tjahjo Kumolo, di Jakarta, Selasa, kembali menuding pemerintah terkesan sangat tertutup, terkait perjanjian kerjasama pertahanan (Defense Cooperation Agreement/DCA) di antara RI dengan Singapura. "Fraksi kami menilai, bahwa ketertutupan pemerintah bukan hanya pada DCA itu, namun juga terhadap `implementation arrangement` yang jadi dasar-dasar kerjasama dengan Singapura tersebut," katanya kepada ANTARA News. Seharusnya, menurut Tjahjo Kumolo, Pemerintah Indonesia mesti lebih cermat, agar tidak merugikan kepentingan rakyat, serta negara pada umumnya. "Situasi terakhir ini menunjukkan betapa lemahnya posisi Indonesia sebagai negara berdaulat terhadap Singapura," kata Tjahjo Kumolo, yang juga salah seorang Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP. Ia berpendapat, seharusnya pemerintah melakukan konsultasi dengan DPR RI, apalagi hal itu menyangkut ratifikasi kerjasama dengan pihak asing. "Dilihat dari substansinya, kerjasama tersebut lebih menguntungkan Singapura dan tidak memberikan keuntungan buat Indonesia. Bahkan, kita kehilangan kedaulatan wilayah," ujarnya. Menyangkut problematik kehilangan kedaulatan wilayah itu, Tjahjo Kumolo menunjuk pula tentang perjanjian kerjasama pertahanan yang bersifat bilateral RI-Singapura, tetapi dapat pula melibatkan negara pihak ketiga sesuai keinginan Singapura. "Ini jelas sangat bertentangan dengan substansi perjanjian tersebut. Lihat saja tentang masa perjanjian yang berdurasi 25 tahun itu, jelas merupakan kecerobohan Pemerintah Indonesia juga dalam membuat perjanjian yang jelas-jelas merugikan negara dan bangsa Indonesia dalam masa yang panjang," ungkapnya. Oleh karena itu, Tjahjo Kumolo mengemukakan, berdasarkan berbagai masukan dari beragam elemen bangsa, maka mendesak pemerintah harus segera membatalkan perjanjian tersebut. "Apa pun alasannya, ini tidak bisa dilanjutkan. Pemerintah harus membatalkan perjanjian tersebut, meskipun sudah ditandatangi," demikian Tjahjo Kumolo. (*)
Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2007
