Menkeu : G20 belum capai solusi konflik perdagangan

Jakarta (ANTARA News) - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pertemuan G20 yang berlangsung di Argentina belum mencapai kata sepakat untuk menyelesaikan konflik perdagangan yang saat ini terjadi diantara negara-negara maju.

"Kita harus waspada, karena suasana ketidakpastian masih akan terus berlangsung. Kita tidak melihat kemarin adanya suatu kesepakatan untuk mengurangi ketidakpastian itu," ujar Sri Mulyani di Jakarta, Rabu.

Dalam menghadapi kondisi tersebut, tambah Sri Mulyani, hal yang bisa dilakukan oleh Indonesia adalah memperkuat koordinasi untuk menjaga kinerja neraca pembayaran agar tidak goyah oleh tekanan eksternal tersebut.

"Poinnya adalah bagaimana tetap menjaga 'external balance' atau keseimbangan eskternal kita, agar dia tidak menjadi sumber yang bisa memunculkan ketidakpastian," ujarnya.

Untuk itu, menurut dia, memperbaiki iklim berusaha dan mendorong daya saing menjadi penting agar kinerja ekspor nasional makin meningkat.

Selain itu, upaya untuk mengurangi impor juga krusial, terutama impor yang tidak memberikan nilai tambah bagi sektor produksi.

"Kita sebagai suatu perekonomian harus bekerjasama antara swasta dan pemerintah untuk memperkuat benteng kita, karena diluar ketidakpastian masih berlangsung, bahkan hasil G20 tidak menunjukkan adanya kemungkinan menurun ketidakpastiannya," katanya.

Dalam kesempatan terpisah, Direktur Pelaksana IMF Christine Lagarde juga mengingatkan peningkatan risiko jangka pendek yang bisa mempengaruhi kondisi perekonomian global, salah satunya perselisihan perdagangan antar negara maju.

Untuk itu, ia mengharapkan para pemangku kepentingan segera menemukan solusi maupun bekerja sama seperti yang pernah terjadi sebelumnya pada masa-masa penguatan pertumbuhan ekonomi global.

"Sangat krusial untuk kembali memperkuat sistem perdagangan internasional yang terbuka. Konflik perdagangan ini bisa diselesaikan melalui kerja sama internasional tanpa pamrih," ujarnya.

Dalam pertemuan yang dihadiri oleh menteri keuangan maupun pimpinan bank sentral G20 pada 21-22 Juli 2018, Sri Mulyani menjadi perwakilan dari Indonesia dan mengikuti sejumlah rangkaian kegiatan.

Indonesia mendukung penuh pelaksanaan program Global Infrastructure Hub G20 yang berlangsung hingga 2022 serta kesepakatan mengenai isu perpajakan kegiatan ekonomi digital yang dicetuskan OECD Task Force for Digital Economy.

Sri Mulyani ikut menyerukan pentingnya konsistensi kebijakan dan transparansi serta komunikasi dari negara maju karena perubahan kebijakan tersebut dapat mempengaruhi perekonomian global secara keseluruhan.

Sri Mulyani juga mengingatkan pentingnya kesiapan sumber daya manusia dalam menghadapi perubahan digital ketika menjadi pembicara dalam diskusi berjudul "Future of Work".

Untuk itu, pengembangan sumber daya manusia dalam menghadapi dampak teknologi digital sangat diperlukan melalui dukungan fiskal, selain pemanfaatan big data guna pengambilan keputusan.