KKP siapkan asuransi bantu nelayan hadapi gelombang

Meski ada hambatan gelombang besar, di beberapa tempat nelayan tetap memaksakan untuk melaut karena kebutuhan ekonomi

Jakarta (ANTARA News) - Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menyiapkan asuransi bagi nelayan dan anggota keluarganya dalam menghadapi berbagai permasalahan seperti bahaya melaut karena gelombang tinggi di kawasan perairan.

"Meski ada hambatan gelombang besar, di beberapa tempat nelayan tetap memaksakan untuk melaut karena kebutuhan ekonomi," kata Dirjen Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Brahmantya Satyamurti Poerwadi di Jakarta, Rabu.

Untuk itu KKP membekali mereka dengan perlindungan asuransi nelayan yang sampai akhir tahun 2017 telah mencakup hingga sekitar 500.000 jiwa nelayan.

Brahmantya mengutarakan harapannya agar program asuransi tersebut bisa memberikan perlindungan kepada nelayan dalam kegiatan melaut sehari-hari.

Sebelumnya, Ketua Harian Ikatan Sarjana Kelautan Indonesia (Iskindo) Moh Abdi Suhufan menyatakan agar pemerintah dapat fokus untuk memberdayakan ekonomi pesisir dalam rangka mengurangi tingkat kemiskinan di kawasan tersebut.

"Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir mesti diaktifkan dan dimassalkan dalam cakupan wilayah yang lebih luas," kata Moh Abdi Suhufan.

Contoh cakupan program yang diperluas antara lain layanan Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan Perikanan (LPMUKP) atau Bank Mikro Nelayan yang diresmikan Presiden Jokowi di Indramayu bulan Juni 2017.

Selain itu, pemerintah dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mesti memutakhirkan data dan status penduduk miskin di pesisir saat ini, dalam rangka mengetahui apakah intervensi program selama ini berpengaruh terhadap pengurangan kemiskinan di pesisir.

Ia mengingatkan bahwa persentase penduduk miskin di perdesaan pesisir tercatat datanya dalam Data Potensi Desa (Podes) dari Bappenas. "KKP biasanya menggunakan data Podes untuk menghitung penduduk miskin di pesisir," katanya.

Menurut dia, sejak tahun 2010 pemerintah belum pernah merilis lagi angka kemiskinan masyarakat di pesisir.

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah penduduk miskin di Indonesia per Maret 2018 tercatat 9,82 persen dari total populasi atau 25,95 juta orang.

Persentase kemiskinan 9,82 persen tersebut merupakan yang paling rendah dibandingkan periode-periode terdahulu.

Jumlah penduduk miskin pada Maret 2018 mengalami penurunan sebanyak 1,82 juta orang dibandingkan periode Maret 2017 dan penurunan sebanyak 633,2 ribu orang dibandingkan periode September 2017.