Demokrat bantah SBY tawarkan cawapres kepada Jokowi

Jakarta (ANTARA News) - Kepala Divisi Advokasi dan Hukum DPP Partai Demokrat Ferdinand Hutahaen membantah informasi yang beredar bahwa partainya dan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menawarkan nama calon wakil presiden kepada Joko Widodo.

"Tidak pernah SBY dan Demokrat menawarkan cawapres kepada Jokowi, kalau ada yang menyatakan itu saya sebut mereka menebar kebohongan. SBY dalam beberapa kali pertemuan dengan Jokowi selalu yang pertama ditanyakan itu adalah bagaimana hubungan Megawati dengan SBY bagaimana," kata Ferdinand di Jakarta, Rabu.

Karena ini menurut dia tidak akan bisa duduk satu meja di dalam koalisi ketika tidak ada "mutual respect". Dia mengatakan Demokrat dalam beberapa kali komunikasi tentang "mutual respect" kesetaraan di dalam koalisi, dan sampai terakhir pertemuan tidak ada jawaban dari Jokowi.

"Yang kedua, karena Partai Demokrat punya perencanaan politik maka ditanya apakah Jokowi sudah punya wapres. Jokowi juga tidak bisa jawab akhirnya Demokrat memutuskan alternatif langkah politiknya," ujarnya.

Ketiga menurut dia, perbedaan cara pandangan antara Demokrat dan PDI Perjuangan, bagi PDI Perjuangan pemerintahan ini sudah sukses memimpin Indonesia dan sudah sejahtera.

Dia mengatakan bagi Demokrat, terlalu banyak masalah yang dihadapi langsung oleh masyarakat seperti tekanan ekonomi, daya beli menurun, harga-harga mahal, semuanya permasalahan yang harus diselesaikan.

"Tentu tidak mungkin duduk bersama-sama untuk menyelesaikan masalah bangsa ketika memandang suatu permasalahan saja tidak sama," katanya.

Sebelumnya, Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengadakan pertemuan di Kediaman SBY, di Kuningan, Jakarta, Selasa (24/7) malam.

SBY mengatakan jalan koalisi antara partainya dengan Gerindra terbuka lebar terutama setelah dirinya dan Prabowo sepakat atas apa yang menjadi persoalan bangsa lima tahun kedepan, sepakat atas apa yang diharapkan rakyat hingga tingkat akar rumput.

"Saya dan Pak Prabowo juga punya pandangan sama bahwa syarat koalisi sebetulnya tersedia. Koalisi efektif dan kokoh harus berangkat dari niat baik `good will`, harus saling menghormati `mutual respect`, saling percaya `mutual trust` dan harus memiliki `chemistry` yang baik. Kalau syarat ini terpenuhi, disamping ada kesamaan visi-misi dan pemahaman tentang persoalan rakyat, saya yakin jalan terbuka dengan baik," ujar SBY.

SBY juga menyiratkan partainya menutup pintu koalisi dengan Presiden Joko Widodo karena banyak rintangan menuju kesepahaman.

"Saya menjalin komunikasi dengan Pak Jokowi hampir setahun untuk juga menjajaki kemungkinan kebersamaan dalam pemerintahan. Pak Jokowi juga berharap Demokrat bisa di dalam pemerintahan, tetapi saya sadari banyak sekali rintangan dan hambatan menuju koalisi itu," kata SBY.

SBY merasa tidak perlu menyampaikan secara rinci soal rintangan dan hambatan itu. Namun, secara garis besar dia menyampaikan bahwa koalisi dapat terbangun jika ada iklim yang baik, ada kesediaan berkoalisi, ada kepercayaan bersama, dan saling menghormati.