Jakarta (ANTARA News) - Lembaga Kerja sama Ekonomi, Sosial, dan Budaya Indonesia-China mengaku khawatir masalah larangan impor produk perikanan Indonesia dan razia penganan China dapat mengganggu kerja sama dan hubungan dagang kedua negara yang selama ini telah berjalan dengan baik. "Kami imbau pemerintah membuat pertemuan untuk membicarakan masalah secara jujur. Kalau ada yang melakukan kesalahan segera diakui dan diperbaiki. Jika ada pelanggaran supaya ditindak tegas dan diberi sanksi seperti aturan hukum yang berlaku," kata Ketua Umum Lembaga Kerjasama Ekonomi, Sosial, dan Budaya Indonesia-China, Sukamdani S. Gitosardjono, di Jakata, Senin. Selama ini, kerja sama bilateral Indonesia-China yang berpedoman pada kemitraan strategis yang ditandatangani masing-masing kepala negara telah mendorong peningkatan hubungan dagang dua negara. "Total perdagangan dua negara pada 2006 mencapai 19,06 miliar dolar AS, selama semester I 2007 bisa mencapai 22 miliar dolar AS dan 2010 yang diperkirakan bisa mencapai 30 miliar dolar AS sepertinya bisa jadi kenyataan. Kalau ada distorsi seperti ini, maka bisa jadi gangguan," katanya. Menurut Sukamdani, lembaga yang berdiri sejak 15 tahun lalu itu akan mengirimkan surat pada timpalannya (counterpart) di China dan kepada Presiden serta Wakil Presiden RI agar bersama-sama meredam isu perang dagang itu. "Kami siap membantu pemerintah untuk meredakan masalah ini agar bisa menguntungkan dua pihak," ujarnya. Sekitar dua pekan lalu, Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) menemukan produk permen impor asal China mengandung formalin. BPOM juga melakukan razia terhadap toko-toko yang menjual produk yang tidak teregistrasi dan diduga mengandung formalin yang kebanyakan diimpor dari China. Akhir pekan lalu, Badan Karantina China (AQSIQ) mengumumkan larangan impor terhadap produk perikanan Indonesia karena dituduh mengandung logam berbahaya serti mercury dan cadmium. (*)
Editor: Bambang
Copyright © ANTARA 2007
