Jakarta (ANTARA News) - Jajaran pengurus Partai Demokrasi Pembaruan (PDP) optimistis PDP bisa ikut bertarung pada Pemilu 2009 mengingat struktur kepengurusan di tingkat provinsi sudah tercapai 100 persen, termasuk di tingkat kabupaten/kota sampai ke tingkat desa. Hal itu disampaikan Ketua Pelaksana Harian Pimpinan Kolektif Nasional (PKN) PDP Roy BB Janis di Jakarta, Senin di sela sela rakernas PDP. Dia menyatakan, jika ada kader yang masih meragukan eksistensi PDP dan ingin bergabung ke partai lain, maka pihaknya pun mempersilakan. "Jika ada kader PDP masih ragu dan ingin bergabung dengan parpol lain, bagi PDP tidak soal dan kita persilakan. Prinsip kita gugur satu tumbuh sejuta. Esa hilang dua terbilang," kata Roy ketika. Untuk meyakinkan keragu-raguan kader PDP, Roy Janis mendaftarkan kehadiran pengurus PDP tingkat provinsi yang hadir di Rakernas II tersebut, mulai dari Pimpinan Kolektif (PKP) PDP Papua sampai PKP PDP Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). Saat ini, PDP sudah ada di 33 provinsi dan 95 persen di tingkat kabupaten/kota sampai ke tingkat desa. "Karena itu kalau ada yang bilang PDP tidak bisa ikut pemilu, pasti orang itu ketakutan," katanya. Begitu pula kalau dibilang PDP tidak bisa ikut verisikasi, kata Roy, mereka tidak tahu dan tidak pernah mengikuti kegiatan PDP. "Verifikasi bukan hanya administrasi, tetapi keberadaan struktur kepengurusan yang riil dan bukan partai papan nama," katanya. Dia menyatakan, PDP bukan partai papan nama, tetapi benar-benar punya kepengurusan dari Aceh sampai Papua. Dari sekitar 60 parpol baru yang terdaftar di Depkum dan HAM, hanya PDP yang paling siap. Koordinator PKN PDP Laksamana Sukardi mengatakan musuh partai itu bukan orang lain, tetapi individu-individu yang ada di partai. Karena itu jangan dibiarkan orang-orang yang seperti rayap itu berdiam di partai hanya untuk menghancurkan partai. Laks mengingatkan agar kader PDP jangan pernah takut terhadap tidak lolosnya verifikasi. Tetapi kalau PDP tidak diverifikasi maka rakyat akan rugi. "Kalau PDP tidak lolos verifikasi, itu juga patut ditanyakan alasannya. Apalagi kepengurusan PDP sudah 100 persen, bahkan sampai tingkat kelurahan dan desa," katanya. (*)
Editor: Bambang
Copyright © ANTARA 2007
