KSAD serahterimakan enam jabatan strategis

Jakarta (ANTARA News) - Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Mulyono bertindak sebagai Inspektur Upacara pada serah terima jabatan enam jabatan strategis, yakni Pangkostrad, tiga pejabat Pangdam, Dankodiklatad dan Asisten Logistik Kasad di Markas Besar Angkatan Darat, Jakarta, Senin.

Para pejabat yang melaksanakan serah terima jabatan meliputi Pangkostrad dari Letjen TNI Agus Kriswanto kepada Letjen TNI Andika Perkasa, Dankodiklatad dari Letjen TNI Andika Perkasa kepada Mayjen TNI AM Putranto, Pangdam II/Swj dari Mayjen TNI AM Putranto kepada Mayjen TNI Irwan, Pangdam XIII/Mdk dari Mayjen TNI Madsuni kepada Mayjen Tiopan Aritonang, Pangdam XIV/Hsn dari Mayjen TNI Agus Surya Bakti kepada Mayjen TNI Surawahadi dan Aslog Kasad dari Mayjen TNI Irwan kepada Brigjen TNI Jani Iswanto.

KSAD Jenderal TNI Mulyono mengatakan, pergantian pejabat di lingkungan TNI AD merupakan bagian dari mekanisme pembinaan organisasi dan implementasi dari proses regenerasi.

"Hal ini juga sekaligus untuk menjaga kesinambungan kepemimpinan dalam rangka mendorong semangat pembaruan dan penyegaran pola pikir yang akan diproyeksikan dalam rangka peningkatan kinerja sebuah instansi dan organisasi," kata Jenderal bintang empat ini.

Di sisi lain, lanjut dia, perubahan lingkungan strategis yang semakin dinamis dan kompleks menuntut para Perwira untuk senantiasa meningkatkan kredibilitas, profesionalisme dan produktivitas dalam membangun sistem kerja yang lebih efektif dan efisien di satuannya yang baru.

TNI AD, kata Mulyono, menaruh harapan yang besar kepada para pejabat yang baru, agar kehadirannya diiringi dengan semangat untuk membangun guna meningkatkan kinerja organisasi serta membawa perubahan ke arah yang positif.

Mantan Pangkostrad ini menegaskan, dikaitkan dengan jabatan-jabatan strategis yang para perwira emban saat ini, fenomena besarnya pengaruh media sosial ini makin menguatkan kebutuhan akan dimilikinya integritas moral untuk mengukuhkan otoritas formal yang secara resmi diterima saat memperoleh jabatan tersebut.

"Integritas moral ini diperoleh dari kesatuan serta kesesuaian antara tindakan, ucapan dan keputusan dengan apa yang digariskan oleh ketentuan, norma maupun peraturan yang ada. Tegaknya integritas moral ini akan membuahkan pengakuan dari satuan, prajurit yang dipimpin serta masyarakat luas. Dengan senjata integritas moral tersebut, niscaya kepemimpinan para Perwira tidak akan tergoyahkan meskipun era kemajuan teknologi saat ini mampu menghadirkan transparansi yang jernih bagi dunia dalam mengobservasi sepak terjang Anda selaku pimpinan," paparnya.

Mulyono meminta kepada para pejabat yang baru dilantik untuk terus membangun kemampuan satuannya dalam rangka kesiapsiagaan operasioanl tugas-tugas kedepan yang semakin kompleks dan dinamis.

"Kekebalan atau imunitas bangsa yang sejatinya merupakan kristalisasi nilai-nilai luhur yang menjadi pemersatu para pendahulu bangsa dalam menghadapi berbagai ancaman, baik dari luar maupun dalam negeri. Daya kekebalan bangsa ini mampu merekatkan bangsa Indonesia dan mengantarkan bangsa Indonesia ke pintu gerbang kemerdekaan, serta menangkal sekian banyak ancaman yang merongrong kemerdekaan yang telah diraih tersebut," tuturnya.

Terkait ekses dari perkembangan teknologi komunikasi dan informasi saat ini, KSAD menegaskan bahwa muncul jenis kejahatan baru, yaitu "Cyber Narcoterorism".

Pelaku kejahatan ini menggunakan dunia maya dan media sosial untuk mengedarkan narkotika guna mendanai kegiatan terorisme di dunia saat ini. Media sosial digunakan untuk memasarkan produk dan merekrut simpatisan.

"Kejahatan lintas negara ini akan menjadi ancaman serius bagi bangsa Indonesia. Oleh karena itu, kita semua harus mewaspadai, mengantisipasi dan mencegah secara dini 'Cyber Narcoterorism' yang menjadi musuh bersama bangsa Indonesia saat ini, bahkan musuh bangsa-bangsa di dunia," ujarnya.

Tentang pelaksanaan Pilkada serentak yang baru dilaksanakan beberapa waktu lalu, Kasad menyampaikan bahwa TNI AD telah membuktikan netralitasnya kepada publik dan untuk Pilleg dan Pilpres mendatang natralitas TNI merupakan harga mati yang tidak bisa ditawar-tawar.