Indonesia ajukan pembangunan laboratorium rujukan senjata kimia

Jakarta (ANTARA News) - Indonesia mengajukan diri untuk bisa membangun laboratorium rujukan untuk verifikasi senjata kimia di ASEAN agar dapat memiliki peran lebih besar dalam penegakan Konvensi Senjata Kimia (KSK) guna mewujudkan perdamaian dunia.

"Kita berminat agar bisa membangun laboratorium rujukan. Apabila bisa dilakukan, kita bisa berperan lebih besar lagi di kawasan ASEAN," kata Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto, dalam Sarasehan Otoritas Nasional Senjata Kimia (Otnas), di Jakarta, Senin.

Airlangga yang juga Ketua Otnas menjelaskan saat ini laboratorium rujukan bagi organisasi yang melaksanakan ketentuan KSK di tingkat internasional yaitu The Organization for Prohibition of Chemical Weapons (OPCW) khususnya di ASEAN baru ada di Singapura.

"Tentu Indonesia sebagai negara yang industri kimianya unggul di ASEAN mempunyai kesempatan untuk membangun laboratorium yang sama," katanya.

Ia mengatakan Kementerian Perindustrian akan mendorong agar usulan pembangunan laboratorium rujukan di Indonesia bisa dilanjutkan ke tingkat internasional. Terlebih Indonesia saat ini menduduki posisi Dewan Eksekutif OPCW.

"Ini juga bisa dimanfaatkan sebagai pengembangan industri kimia, jadi untuk penggunaan yang berbeda. Untuk damai," katanya.

Airlangga menambahkan, usulan tersebut harus dibicarakan lebih lanjut. Ia mengatakan Indoensia juga akan membahas hal tersebut dengan negara Asia Tenggara lainnya untuk pembangunan fasilitas tersebut.

Ia mengatakan pembangunan laboratorium rujukan akan menjadi bagian dari pengembangan industri 4.0 di mana pusat inovasi terus dikembangkan.

"Kita kan sudah putuskan `innovation center` untuk makanan dan minuman. Kimia ini juga butuh laboratorium," katanya.

Direktur Jenderal Industri Kimia, Tekstil dan Aneka (IKTA) Kementerian Perindustrian, Achmad Dwiwahjono, mengatakan, inisiasi untuk mengajukan diri membangun fasilitas laboratorium rujukan di ASEAN akan segera dimulai.

"Kita akan coba buat proposalnya. Pak Menteri minta dibuat rapat khusus membahas ini. Kalau Agustus bisa kita lakukan inisiasinya, kemungkinan lab bisa dibangun 2019," katanya.