Sumedang (ANTARA News) - Dua adik Wendi Budiman yang menjadi korban pembunuhan Praja IPDN, memperoleh beasiswa untuk melanjutkan pendidikan mereka hingga jenjang kuliah dari Ketua DPD Ginandjar Kartasasmita dan anggota DPR Fraksi Golkar Agus Gumilang. Bantuan disampaikan langsung di kediaman almarhum di Kampung Cikeruh, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Minggu. Ginandjar Kartasasmita berserta rombongan memberikan beasiswa kepada Meli Andalah (18) untuk menempuh pendidikan di D3 Fikom Unpad dan Julian (13) yang kini masih bersekolah di Tsanawiyah diberi beasiswa hingga perguruan tinggi. Suasana haru terasa saat beasiswa diberikan. Orangtua Wendi, Ibo Rahman (51) dengan Ny Eti (44) tampak tidak bisa menyembunyikan rasa bahagianya. Mata mereka berkaca-kaca setelah menerima bantuan ini. "Almarhum Wendi merupakan tulang punggung keluarga dan berencana menyekolahkan adik-adiknya hingga kuliah, namun takdir berkata lain, Wendi meninggal karena dikeroyok Praja IPDN," kata Ibo. Dalam kesempatan itu Ginandjar mengaku heran atas kejadian yang menimpa Wendi Budiman. "Semangat korps yang dimiliki Praja IPDN itu sebagai hal yang negatif. Andai saya jadi mereka, saya malu bertemu rakyat. Mereka lebih mengedepankan korps yang keliru," papar Ginandjar. Ditanya mengenai perlu tidaknya IPDN dibubarkan, Ginandjar berpendapat pemerintah harus segera bersikap untuk membubarkan IPDN, tidak perlu lagi membentuk panitia-panitia, investigasi-investigasi, dan tidak usah diseminarkan. "Sudahlah, ditutup saja," tandasnya. Menurut Ginandjar, sebelumnya pihaknya sudah meminta agar para praja yang ada dihabiskan dulu, baru kemudian dilakukan penutupan. "Praja-praja yang ada kembalikan saja ke daerah masing-masing. Biar menempuh pendidikan di universitas-universitas di daerah yang ada jurusan pemerintahannya," kata tokoh Jabar itu. Purnawirawan Jenderal TNI itu mengaku heran, mengingat para calon pamong yang seharusnya dicintai dan dekat dengan masyarakat justru menyakiti bahkan membunuh warga masyarakat. "Terus terang saya bingung, bagaimana sekolah dan dosen itu mendidik praja-prajanya. Bukannya menghasilkan pamong yang diharapkan masyarakat, malah menjadi musuh-musuh masyarakat," ujarnya. Untuk itu, kata dia, pihaknya mengusulkan lembaga itu dipergunakan untuk pendidikan pamong yang diambil dari perguruan tinggi di daerah kemudian mereka dikumpulkan, lalu diberikan pendidikan kedinasan selama setahun, setelah lulus dikembalikan ke daerah masing-masing.(*)
Editor: Bambang
Copyright © ANTARA 2007
