Anggota DPR ingatkan pengamanan ekstra suara pemilu

Jakarta (ANTARA News) - Anggota Komisi III DPR Aziz Syamsuddin mengingatkan agar Polri dapat meningkatkan pengamananan ekstra untuk menjaga suara yang telah dihitung pada setiap tempat pemungutan suara (TPS) sehingga penyelenggaraan Pemilu 2019 bisa berjalan sukses.

"Saya mengkhawatirkan saat penghitungan suara pilpres tidak terjaga dengan baik," kata Aziz Syamsudin, dalam rapat kerja Komisi III DPR RI dengan Kapolri, di Gedung DPR, Jakarta, Kamis.

Menurut Aziz, sejumlah faktor yang dapat menjadi permasalahan antara lain adalah mengenai tenaga saksi dan tenaga kepolisian, karena proses penghitungan hasil pemilu bisa ada yang sampai larut malam.

Untuk itu, ujar dia, perlu penjadwalan penjagaan polisi yang lebih terstruktur untuk setiap TPS, sehingga memerlukan persiapan dan kesiapan termasuk dalam anggaran.

"Jangan sampai biaya penjagaan tidak cukup," kata politisi Golkar yang menjabat Ketua Badan Anggaran DPR RI itu.

Sebelumnya pada periode Pilkada 2018, Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Indonesia mencatat berbagai laporan dugaan pelangggaran menjelang pemungutan suara Pilkada Serentak 27 Juni 2018 yang perlu menjadi perhatian bagi penyelenggara pemilu.

Sekjen KIPP Indonesia Kaka Suminta, di Jakarta, Selasa (26/6), mengatakan, data pemilih masih menjadi persoalan dengan laporan terbanyak yang terjadi hampir di seluruh daerah yang melaksanakan pilkada.

Permasalahan tersebut antara lain adalah daftar pemilih yang masih bermasalah, karena hampir di semua daerah yang melaksanakan pilkada dilaporkan adanya warga yang berhak memilih tidak ada dalam daftar pemilih, dan warga yang seharusnya tidak berhak memilih baik sudah meninggal, pindah, tidak diketahui keberadaannya, masih terdaftar dalam daftar pemilih.

Kemudian, persoalan lainnya yang ditemukan seperti potensi pemilih siluman akibat penerbitan KTP elektronik dan surat keterangan yang tidak benar serta tak dikoordinasikan dengan KPU dan Bawaslu.

Selanjutnya, hak pemilih untuk para tahanan di lapas, rutan, Rutan KPK, Rutan Kepolisian, panti sosial dan rumah sakit, khususnya di kota-kota besar, selain rawan manipulasi dan penyalahgunaan hak pilih, juga rawan mobilisasi.

Selain itu, ditemukan masih ada ribuan warga yang melaporkan tak mendapatkan formulir C6, serta permasalahan terkait keterlambatan dan kekurangan logistik pilkada yang masih kerap terus terjadi.