Tak daftarkan caleg, beberapa partai tidak ikut Pileg di Sumatera Barat

Padang (ANTARA News) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Barat menyatakan beberapa partai tidak dapat mengikuti pemilihan umum legislatif 2019 di daerah tersebut karena tidak menyampaikan daftar caleg, di antaranya yang terbanyak adalah Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) karena tidak bisa ikut di 12 daerah.

Komisioner KPU Sumbar Izwaryani di Padang, Rabu, mengatakan PKPI tidak dapat mengikuti Pileg 2019 karena tidak mendaftarkan caleg di KPU setempat hingga batas waktu yang telah ditentukan yakni Selasa (17/7) hingga pukul 23.59 WIB.

"Kemungkian partai tidak dapat memenuhi syarat-syarat pencalonan sesuai dengan aturan yang ada dengan tepat waktu," kata dia.

Ia mengatakan ke-12 daerah tersebut yaitu Kota Payakumbuh, Bukittinggi, Padang Panjang, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Pasaman dan Kabupaten 50 Kota.

Kemudian, Kabupaten Pesisir Selatan, Sijunjung, Dharmasraya, Pasaman Barat, Agam dan Kabupaten Tanah Datar.

Sementara, Partai Garuda juga tidak dapat mengikuti pileg di beberapa daerah karena hal serupa seperti di Kota Sawahlunto, Kabupaten Sijunjung, Pasaman Barat, Tanah Datar dan Kota Padang Panjang.

Sedangkan Partai Bulan Bintang (PBB) tidak dapat mengikuti Pileg 2019 di dua daerah yakni di Kota Sawahlunto dan Kabupaten Kepulauan Mentawai. Kemudian, Partai Perindo tidak dapat mendaftarkan caleg mereka di Kota Solok dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Kabupaten Agam.

"Untuk Provinsi Sumatera Barat, Kota Padang, Kabupaten Solok, Kota Pariaman dan Kabupaten Solok Selatan, seluruh berkas pendaftaran caleg partai peserta pemilu telah diterima oleh KPU," katanya.

Ketua Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) PKPI Sumatera Barat Suparman mengatakan memang partainya yang terlambat mendaftar di KPU setempat namun jumlahnya tidak sebanyak itu.

Keterlambatan itu terjadi karena adanya kendala ketika mengunggah berkas caleg ke dalam aplikasi Sistem Informasi Pencalonan (Silon).

"Bahkan di beberapa KPU kabupaten tidak mau menerima berkas yang didaftarkan karena manual. Padahal ini terjadi karena aplikasi Silon sulit diakses," katanya.

Ia berencana akan melaporkan hal ini kepada Bawaslu dan menggugat keputusan KPU ini ke PTUN agar mereka dapat meloloskan partai ini untuk mengikuti Pileg 2019.

"Kami menduga ada praktik jahat yang bertujuan menghambat partai kami mengikuti Pemilu Legislatif 2019," katanya.