"Bantuan sosial ini ada unsur pemberdayaan. Dengan pendampingan aspek pemberdayaan, ada peningkatan sehingga kemampuan keluarga baik," kata Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos, Harry Hikmat, dalam acara dialog nasional tentang program keluarga harapan (PKH) di Pendopo Kabupaten Kediri, Jatim, Rabu.
Pihaknya mengapresiasi data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukan persentase penduduk miskin pada Maret 2018 adalah 9,82 persen, menurun 0,30 persen poin dibanding September 2017 yang sebesar 10,12 persen.
Data tersebut juga sesuai dengan harapan pemerintah dimana bisa terwujud lebih awal dari target. Padahal, awalnya ditargetkan angka kemiskinan bisa `single digit` di tahun 2019, dan ternyata terwujud tahun 2018.
"Hal ini juga sebagai kosekuensi jumlah penerima PKH meningkat dari 6 juta KPM tahun 2017 menjadi 10 juta KPM pada tahun 2018," ujarnya.
BPS, juga mencatat perbaikan pemerataan pendapatan pada periode Maret 2015 hingga Maret 2018 dimana gini ratio di perkotaan dan perdesaan pada Maret 2015 adalah 0,408 dan pada Maret 2018 turun menjadi 0,389.
Raihan positif tersebut tidak lepas dari peran beragam bantuan sosial dan subsidi yang disalurkan pemerintah dengan prinsip 6T yakni tepat jumlah, tepat sasaran, tepat administrasi, tepat waktu, tepat harga dan tepat kualitas.
Baca juga: Mensos: koordinasi kunci cegah penyelewengan bansos
Pihaknya juga mengungkapkan beberapa program Kementerian Sosial juga menunjukkan capaian positif dalam penyaluran dan penyerapannya yakni program keluarga harapan (PKH), bantuan pangan nontunai (BPNT), beras sejahtera (Rastra), kelompok usaha bersama (KUBE), hingga usaha ekonomi prduktif (UEP).
Bansos tersebut akan disinergikan dengan beragam bansos dari kementerian lain, misalnya program Indonesia pintar, program Indonesia sehat, subsidi pupuk, subsidi listrik, dan sebagainya.
"Komplementaritas bansos ini menunjukkan hasil yang positif seperti yang dilaporkan BPS yang menyebutkan bantuan sosial dari pemerintah tumbuh 87,6 persen pada Triwulan I Tahun 2018, lebih tinggi dibanding Triwulan I tahun 2017 yang hanya tumbuh 3,39 persen. Demikian halnya program rastra dan BPNT pada Triwulan I telah tersalurkan sesuai jadwal," ujarnya.
Baca juga: Mensos pastikan peserta PKH terima haknya
Pihaknya menyontohkan jika satu keluarga mendapat beragam bansos, subsidi atau bantuan stimulan lainnya, diharapkan mereka dapat mandiri dalam waktu kurang dari lima tahun. Misalnya anaknya dapat bantuan pendidikan dari program Indonesia pintar, ibunya menerima bansos PKH. Saat sakit mereka punya kartu Indonesia sehat, dan setiap bulan mereka menerima uang BPNT yang bisa digunakan untuk membeli beras sesuai kualitas yang mereka inginkan ataupun telur sebagai salah satu sumber protein yang baik untuk anak-anak.
"Sesuai arahan Presiden Joko Widodo tentang pemerataan ekonomi yang berkeadilan. Program-program yang ada diarahkan pada yang berkaitan dengan pengurangan gini ratio, pengurangan kesenjangan. Apalagi tahun depan PKH akan direncanakan ditambah anggarannya dua kali lipat untuk 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Harapannya grafik angka kemiskinan terus menurun dan mempersempit kesenjangan," kata dia.
Dalam acara tersebut, selain dari petinggi Kementerian Sosial, juga hadir sejumlah anggota DPR RI serta anggota BPK RI. Mereka dialog langsung dengan warga serta pendamping PKH yang hadir dalam program tersebut.
Di kegiatan itu, sekaligus juga diberikan bantuan untuk anak-anak berprestasi dari keluarga PKH. Selain hadiah langsung, mereka juga mendapatkan tabungan dari BNI.
Baca juga: Kelancaran bansos disebut kunci penurunan angka kemiskinan
Pewarta: Destyan H. Sujarwoko
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2018
