Presiden minta postur anggaran RAPBN 2019 realistis

Bogor, Jawa Barat (ANTARA News) - Presiden Joko Widodo meminta kementerian dan lembaga untuk menyusun postur anggaran dalam RAPBN 2019 secara realistis.

"Sekali lagi garis bawahi jangan sampai ada yang mengada-ada, sehingga betul-betul bisa menguatkan pondasi perekonomian dalam negeri kita dan mampu mengantisipasi ketidakpastian perekonomian global," kata Presiden dalam sambutan pembukaan Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan Bogor pada Rabu.

Presiden meminta pemerintah bersama masyarakat terus menjaga momentum pertumbuhan ekonomi serta mendorong daya saing dan nilai investasi maupun ekspor.

Menurut Jokowi, peningkatan pendapatan juga perlu dilakukan melalui reformasi perpajakan.

Peningkatan pendapatan pemerintah perlu dilakukan selain untuk menegakkan kemandirian pembiayaan pembangunan nasional tapi juga menguatkan iklim usaha dan menggerakkan perekonomian nasional khususnya di daerah-daerah.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia pun ditekankan Presiden untuk dapat ditingkatkan dalam mendorong produktivitas negeri.

"Fokus pada upaya untuk memperkuat pelaksanaan program prioritas terutama peningkatan sumber daya manusia melalui penguatan 'skill' dan produktivitas SDM kita, juga peningkatan di bidang pelayanan kesehatan maupun pendidikan," kata Presiden.

Beberapa menteri yang hadir sidang kabinet itu antara lain Menko Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto, Menko Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menko Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, serta Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly.

Selain itu, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Sosial Idrus Marham, Menteri ESDM Ignasius Jonan, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, serta Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro juga turut dalam pertemuan tersebut.