Jakarta (ANTARA News) - Tentara Nasional Indonesia sedang mengkaji pengiriman pasukan ke Darfur, Sudan, untuk membantu menciptakan stabilitas keamanan di kawasan yang tengah dilanda aksi kekerasan sejak empat tahun silam. "Kita akan kaji terlebih dulu, apakah kita akan mengirimkan atau tidak. Karena hal itu menyangkut dana dan personil," kata Wakil Asisten Operasi Kasum TNI Marsekal Pertama Imam Sufaat pada ANTARA News saat melepas keberangkatan bantuan Presiden untuk Kontingen Garuda (Konga) XXIII-A, di Jakarta, Sabtu. Sebelumnya Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda mengatakan Indonesia akan mengirim ke Darfur sekitar 100 hingga 150 polisi. Terkait itu Polri telah menyiapkan 432 personil untuk diberangkatkan ke Darfur. Dewan Keamanan PBB mensahkan resolusi untuk menggelar 26.000 tentara dan polisi ke Darfur, sebagai upaya melindungi warga sipil dan mengakhiri kekerasan di wilayah barat Sudan yang luas dan kering itu. Operasi gabungan PBB-Uni Afrika itu diperkirakan akan menelan biaya lebih dari 2 miliar dolar AS pada tahun pertama, dengan tujuan menghentikan kekerasan di Darfur, tempat lebih dari 2,1 juta orang diusir ke kamp dan diperkirakan 200.000 orang tewas selama empat tahun terakhir. Sekjen PBB, Ban Ki-moon melukiskan resolusi sebagai "bersejarah" dan minta negara-negara anggota untuk mengirim tentara yang "cakap" secara cepat. Berdasarkan Bab 7 Piagam PBB pengiriman pasukan itu dimungkinkan untuk digunakan bagi bela diri, guna menjamin gerakan bebas pekerja kemanusiaan dan untuk melindungi warga sipil yang mendapat serangan. Namun resolusi itu, yang diperlunak beberapa kali, tidak lagi membolehkan pasukan baru tersebut untuk menyita dan mengatur senjata tidak sah. Sekarang mereka hanya dapat mengawasi senjata itu. Inggris dan Prancis adalah sponsor penting resolusi itu. Secara khusus, naskah itu mensahkan sebanyak 19.555 personel militer dan 6.432 polisi sipil.(*)
Editor: Bambang
Copyright © ANTARA 2007
